Konstelasi demokrasi kecil-kecilan tingkat Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya akan segera diselenggerakan beberapa bulan ke depan. Sebanyak 174 Desa beberapa diantaranya akan melakukan pemilihan pemimpin yang baru. Saat ini, sudah tercium aroma bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh para bakal calon Kepala Desa.
Sangat diakui bahwa kader yang akan turut berkompitisi adalah kader-kader yang memiliki jiwa membangun. Melanjutkan misi yang tertunda dan memperbarui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada pemberdayaan masyarakat.
Selama ini, pengangguran berlimpahan di tingkat Desa. Bahkan tidak sedikit pula orang muda yang tamatan SMA dan sarajana memilih untuk pergi merantau. Padahal Desa sudah menyediakan ladang kreativitas luar biasa, kadang kitahanya ingin instan. Sehingga kita terhipnotis oleh angan-angan kebahagiaan semu. Sementara, daya tarik untuk pergi merantau adalah "penindasan".
Tanpa disadarai bahwa kita sedang tertindas. Namun kita mendiamkan ketertindasan dengan nilai semangat, patuh, takut, dan menahan rasa malu. Demi mendapatkan jumlah uang yang banyak.
Menyikapi hal itu, pemerintah sudah memberikan solusi dengan menggelontarkan Dana Desa(DD) sebesar 750/800 juta sampai 1 milyar rupiah untuk setiap Desa. Dimana, Desa didorong untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta bisa memiliki infrastruktur yang cukup memadai.
Sayangnya, hingga kini belum nampak perubahan-perubahan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana yang begitu besar digelontarkan oleh pemerintah tidak diketahui arah pengelolaannya. Pembangunan infrastruktur jalan pun marak tidak terselesaikan.
Apa Yang Salah di Desa?
Di saat kita berbicara tentang desa membangun, paradigma ini terkesan bahwa Desa sebagai subyek. Desa membangun juga menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Selama ini banyak yang mengganggap bahwa kalau ingin sukses harus ke kota.
Paradigma ini yang harus kita tinggalkan sebagai orang muda pembawa perubahan. Lalu apa yang salah di Desa sehingga banyak orang muda yang meninggalkan Desa atau pergi merantau?.
Pertanyaan ini, mungkin akan menghadirkan jawaban yang bervariasi. Namun, pada konteks ini jawaban yang paling tepat adalah karena Desa tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan dana yang begitu besar.