Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar dunia. Komoditi karet dibutuhkan untuk memproduksi banyak peralatan kebutuhan manusia, baik itu produk industri maupun rumah tangga di seluruh dunia. Perkebunan karet di Indonesia dibagi dalam dua jenis, perkebunan besar (milik negara dan swasta) dan perkebunan rakyat (PR). Sumatera Selatan memiliki PR terluas yakni 24 % dari total 3.433,28 ribu hektar.
Sedangkan luasan perkebunan besar negara (PBN) hanyalah 3,4% dan 5,6% milik perkebunan besar swasta dari total perkebunan rakyat (BPS,2021). Perkebunan rakyat (PR) yang dimiliki petani adalah penopang utama komoditi karet lateks, dan petani sebagai pelaku sekaligus obyek kebijakan karet di negeri ini.
Dinamika perkembangan pertanian karet Indonesia sangat fluktuatif. Petani karet Sumatra Selatan, khususnya di wilayah Ogan Komering Ulu Timur memiliki masa kejayaan sekitar tahun 2000-2011, ditandai dengan tingginya harga jual getah mencapai kisaran angka dua puluh lima ribu rupiah. Kejayaan itu disambut baik oleh masyarakat luas, masyarakat beramai-ramai beralih menjadi petani karet. Bahkan terjadi proses pengalihan lahan dari tanah sawah menjadi perkebunan karet. Awalnya rumah penduduk desa yang mayoritas berdinding kayu berubah menjadi desa gedongan. Masyarakat berbondong-bondong mendatangkan pembangunan ke desa hingga pelosok, getah karet sukses menyulap desa-desa menjadi miniatur kota.
Memasuki tahun 2012, Surga ekonomi karet terguncang. harga getah karet kian tahun kian menurun, di bawah harga sepuluh ribu. Euforia masyarakat penghasil karet menurun, laju pembangunan di desa penghasil utama karet juga mengekor. Laman resmi Gapkindo merilis tren harga getah karet yang menurun selama bulan Februari 2023. Kondisi sebaliknya terjadi, BPS mencatat grafik tertinggi impor karet sentesis pada tahun 2021 dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir. Disaat melimpahnya karet lateks, pemerintah memutuskan meningkatkan impor karet sintesis, anomali.
Setali nasib dengan petani padi, harga jual hasil panen murah. Namun soal kebijakan, diperlakukan beda. Pemerintah melalui media mengungkapkan akan mengendalikan laju perdagangan beras agar harga jual gabah padi naik. Upaya yang tidak sama atas dinamika siklus jual beli getah karet. Perbedaan selanjutnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar petani menanam komoditi beragam lainya, tak melulu karet atau sawit (Jambi28.TV). Pernyataan itu nyaris tak pernah dilayangkan kepada petani padi.
Hukum supply and demand menjadi jawaban instansi pemerintah, kompak dari level nasional sampai lokal. Seolah membenarkan bila harga karet rendah akibat melimpahnya persediaan barang, ditambah lagi klausul kualitas getah karet. Secara tidak langsung "menyalahkan" pilihan rakyat berkebun karet dibandingkan komoditi lainnya. Kini, ekspektasi sejahtera petani karet dihadapkan rasa sesal. Saat ini, sebagian masyarakat memutuskan untuk membabat habis karetnya dan mengembalikan fungsi lahan menjadi persawahan atau perkebunan. Terbukti, produksi karet lateks mengalami penurunan sekitar 285 ribu ton di tahun 2021 (2.826.246 ton) dibandingkan tahun 2018 (3.111.253 ton).
Fenomena kedatangan kepala pemerintahan langsung ke kebun karet, bahkan secara simbolik menderes getah karet menyiratkan kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya. Blusukan itu sekaligus mengesankan kepedulian negara terhadap kondisi yang dialami warganya. Sejatinya fenomena tersebut adalah salah satu potret kelemahan rezim populis. Pemimpin populis rajin berkomunikasi dengan rakyat secara langsung, berhasil dekat dengan rakyat, namun tidak mampu melindungi rakyat dari terkaman korporasi rezim karet. Pemerintah baik itu level nasional maupun daerah melalaui beberapa kesempatan menunjukkan sikap "lepas tangan" persoalan getah karet ini kepada pasar. Rakyat dibiarkan sendiri menghadapi korporasi, potret bahwa unsur proteksi negara tak terpenuhi. Unsur governability mengarah pada ketidakmampuan dan ketidak-berdayaan. Pemerintah memilih langkah limited government siklus karet. Lalu ke mana petani karet meminta perlindungan dari gurita rezim karet?
Setidaknya hal tersebut di atas menggambarkan putusnya jalinan kekuasaan antara pemerintah dan petani. Maka, setidaknya ada tiga hal yang dapat menjembatani perlindungan pemerintah kepada rakyat dalam rezim karet. pertama terobosan hilirisasi produk getah karet. Keseimbangan antara luas perkebunan karet tidak seimbang dengan kegiatan pengelolaan getah karet. Penjualan getah karet berupa barang mentah merupakan salah satu faktor utama rendahnya harga getah karet. Daya serap produksi getah karet dalam negeri yang lemah menyebabkan ketergantungan harga kepada pasar dunia sulit dicegah. tanpa ada upaya edit value komoditi karet. Perlu upaya refocussing terhadap hilirisasi getah karet agar lebih banyak lagi. Cipta siklus ekonomi baru getah karet tentu akan banyak menyerap ketenagakerjaan, mengurangi pengangguran dapat membawa ekonomi menuju desa. Edit value dalam proses hilirisasi sangat memungkinkan akan memperbaiki harga jual getah karet. Sebagai negara pengekspor karet haruslah menjadi kesempatan berharga dalam peningkatan kesejahteraan petani.
Kedua, mengembalikan kepercayaan petani karet. Rasa pesimis petani terhadap komoditi karet tidak sepatutnya dibiarkan, perlu proses pemulihan harapan akan prospek getah karet. Mengembalikan kepercayaan terhadap petani bahwa getah karet tetap memiliki prospek, itu sangat penting. Contoh kebutuhan roda kendaraan bermotor seharusnya menjadi indikator akan kebutuhan getah karet. Bertambah luas dan masifnya pembangunan tol seharusnya juga menjadi kabar baik bagi petani karet, karena getah karet adalah salah satu bahan pokok dalam proses pengaspalan jalan. Bila ditelusuri, semakin banyak produksi pabrikan yang membutuhkan komoditi karet, maka akan berisiko APA? bila banyak petani yang memutuskan membabat habis lahan karetnya.
Ketiga, perlu upaya pemberdayaan petani karet melalui komunitas atau paguyuban petani. Organisasi ini bisa menjadi sekolah politik agar petani mendapatkan kekuatan ekonomi dalam rezim karet. Tanpa upaya politik yang dilakukan oleh petani, maka imunitas ekonomi akan semakin sulit diakses oleh petani. Dengan paguyuban, petani dapat mengawali proses ekonomi melalui aktivitas politik. Tanpa proses politik, maka petani hanya akan jadi obyek dalam siklus ekonomi. Tidak saja untuk ketahanan ekonomi secara nasional, paguyuban akan dapat memberikan proteksi sampai level kelompok terkecil. Sebut saja perihal menghadapi tengkulak karet yang nakal, mempermainkan harga pada saat-saat tertentu. Misal menyambut hari raya harga karet akan mengalami penurunan harga. Paguyuban tentunya juga dapat memudahkan proses distribusi pupuk bersubsidi bagi petani karet.
Ketidak-mampuan mengendalikan harga jual getah karet menggambarkan posisi lemah pemerintah menghadapi korporasi rezim karet. Keluhan demi keluhan tentang rendahnya harga karet juga sudah dilontarkan, afiliasi International Tripartite Rubber Council (ITRC) juga tidak mampu mendongkrak harga jual getah karet. Meskipun gaya pemerintah terlihat sibuk, namun kenyataannya belum juga membuahkan hasil, satu dekade belum juga menunjukkan kenaikan harga yang permanen. Menilik kasus minyak goreng, pemerintah dengan cekatan menumpas mafia dengan cepat sehingga harga Kembali stabil. Berharap kecermatan pemerintah menghadapi harga karet demikian pula. Blusukan ke kebun karet dan ikut merasakan sengsara menderes pohon karet tanpa adanya kebijakan progresif perlindungan harga jual getah karet sia-sia belaka. Pencitraan tanpa kerja politik takkan mensejahterakan rakyat. Tindakan nyata dan keberanian pemerintah mengontrol rezim karet adalah pertunjukan yang sangat dinanti oleh masyarakat petani karet.