Masyarakat Madani, istilah ini merupakan terjemahan dari istilah Civil Society, yang pertama kali diperkenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari Forum Ilmiah Festival Istiqlal pada tanggal 26 September 1995 di Jakarta.
Konsep yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim ingin menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah sekelompok masyarakat dengan peradaban yang maju. Anwar Ibrahim menjelaskan lebih jelas bahwa masyarakat sipil berarti sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas sosial.
Secara politis, melalui konsep masyarakat Madani dapat tercipta hubungan yang kurang lebih simetris, yang bermanfaat bagi lahirnya demokrasi. Asumsi dasarnya adalah jika negara terlalu kuat, negara sangat kuat, tetapi rakyatnya lemah, maka proses demokratisasi akan berhenti atau terhenti. Secara ekonomi, tindakan dan relasi ekonomi yang menciptakan kemandirian dapat dikembangkan melalui konsep masyarakat madani.
Pesan ideologisnya adalah tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi oleh kelompok yang kuat, dan tidak ada kepemilikan oleh kelompok yang lemah. Kemudian, secara sosial, melalui masyarakat sipil, itu bisa berupa keseimbangan antara status dan peran orang sebagai individu dan anggota masyarakat, atau keseimbangan antara partisipasi individu dan kewajiban sosial.
Dalam konteks ini, konsep masyarakat sipil kurang lebih sama dengan konsep gemeinschaft (komunitas) atau mesostruktur. Itu adalah bentuk pengelompokan sosial, yang lebih kompleks dari bentuk keluarga, tetapi juga tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal seperti perkembangan negara pada umumnya. Pesan ideologis tersembunyi dari
Adalah memerdekakan rakyat atau mengguncangkan berbagai bentuk penjajahan terhadap kehidupan manusia guna menciptakan solidaritas sosial atau rasa persatuan dari kesatuan bangsa.
Lahirnya gagasan masyarakat madani tampaknya merupakan bagian dari kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui negara tidaklah mudah. Betul sekali, namun ada beberapa negara yang sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Bukti yang bertentangan menunjukkan bahwa beberapa negara sebenarnya tidak menguntungkan bagi masyarakat dan telah menjadi sapi perah.
Kehidupan masyarakat menjadi lebih sengsara ketika institusi birokrasi dan lembaga politik yang seharusnya berperan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
dikendalikan dan didikte oleh kehendak sistem penguasa (kelas penguasa). Jika posisi kekuasaan dari rezim terlalu dominan, institusi birokrasi tidak dapat melayani publik secara optimal karena selalu di bawah tekanan yang berbeda. Situasi menjadi lebih rumit ketika administrasi yang berkuasa meluncurkan strategi "mempolitisasi birokrasi", mengubah birokrat menjadi pejabat yang seharusnya setia kepada pemerintah.
Kondisi ini pada gilirannya membuat para birokrat tidak mampu mengontrol kehendak dan tindakan pemerintah yang berkuasa, melainkan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan administrasi. Birokrat tidak memihak dan menempatkan kemauan administratif di atas kepentingan rakyat dalam segala aktivitasnya.
Kekuatan rezim sangat kuat juga dapat membuat institusi politik menjadi usang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Masyarakat Madani, diperlakukan strategi yang baik dan apa saja peran umat Islam dalam mewujudkan Masyarakat Madani, di bawah ini penjelasannya.