Pemilihan umum selalu diwarnai dengan isu adanya politik uang. Tak terkecuali dengan Pilkada Jakarta kali ini. Isu politik uang menjadi salah satu masalah yang selalu mengemuka.
Lazimnya, calon yang terpilih dengan melakukan kampanye politik uang akan berusaha melakukan upaya “balik modal” terlebih dulu saat terpilih nanti. Maka jangan heran jika banyak kepala daerah yang akhirnya “dijebloskan” ke penjara bahkan pada tahun-tahun pertama ia memimpin daerahnya. Hal inilah yang sangat ditekankan oleh wakil gubernur non aktif DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat. Berbicara di depan Relawan Ba-Dja Darma di Radio Dalam, Jakarta Selatan, (06/12) kemarin, ia mengatakan pentingnya mencegah adanya politik uang. "Kalau ada yang bagi-bagi uang berarti yang terjadi transaksi jual beli, inilah yang menimbulkan korupsi," kata Djarot.
Selain itu Djarot juga mengungkapkan pentingnya mengubah mindset masyarakat untuk jangan memilih karena uang. “Masyarakat juga jangan minta mana uangnya, baru dipilih. Mindset transaksi jual-beli harus diubah dalam Pilkada," kata Djarot.
Politik uang biasanya dijalankan dalam bentuk pemberian atau janji dengan menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang sangat merusak tatanan demokrasi kita yang mendepankan slogan jujur dan adil. Inilah yang harus kita cegah agar terciptanya clean government.
Pasangan Ahok-Djarot memang punya cara tersendiri untuk bisa mencegah adanya politik uang. Melalui Rumah Lembang Ahok-Djarot justru menghimpun dana dari masyarakat yang ingin membantu kampanye dengan cara menyumbang. Pengalaman saya yang pernah berkunjung kesana, jumlahnya pun dibatasi dari 10 ribu hingga maksimal 75 juta rupiah. Pembatasan jumlah ini dipilih supaya tidak adanya mahar politik kepada Ahok-Djarot. Dalam jumlah tertentu, penyumbang bahkan harus mencantumkan NPWP nya. Model seperti ini mengingatkan kita pada cara kampanye Barrack Obama tahun 2008 yang mengutamakan partisipasi masyarakat.
Sebagai calon petahana, Djarot Syaiful Hidayat dalam setiap kampanyenya selalu mengutamakan tentang kampanye program kerja dan implementasi yang dijalankan. Keunggulan ini menjadi modal penting dibandingkan calon-calon lainnya yang minim pengalaman sebagai kepala daerah. Karena itulah kampanye program kerja justru lebih mendapatkan atensi dari masyarakat Jakarta yang lebih membutuhkan bentuk kinerja pembangunan yang nyata. Sehingga model kampanye yang dilakukan Basuki-Djarot dapat menjadi rolemodel dalam konstetasi pemilu di masa sekarang ini.
