PPKM darurat 2021 mulai diterapkan pada tanggal 3 juli hingga 20 juli 2021. Ppkm darurat mulai diberlakukan mengingat tingginya peningkatan kasus covid 19 dari hari ke hari, bahkan sehari bisa mencapai 20.000 case.
Bagi saya, ppkm darurat ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan tingkat kesadaran yang kurang dari masyarakat serta minimnya peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturannya sendiri. Dilihat secara historis, mulai dari PSBB hingga PPKM selalu berdampak kecil untuk menahan laju covid 19 ini.
Kekurangan terbesar dari pemerintah Indonesia dalam menangani Covid 19 ini adalah contact tracing serta imigrasi. Indonesia tidak memiliki kemampuan dan sarana yang masih belum mumpuni, bahkan hal ini diakui oleh Menkes Budi Gunadi.
Selain contact tracing, imigrasi juga menjadi masalah serius penanganan covid 19. Walaupun secara tidak langsung WNA bisa dianggap menyebarkan virus, tetapi kedatangan merekalah yang membuat masyarakat menjadi marah dan efeknya mereka menjadi bandel dengan peraturan yang berlaku.
PPKM darurat membuat masyarakat semakin tercekik dalam segi ekonomi. Penyaluran bansos yang ketika sampai bawah sering salah sasaran, membuat masyarakat seperti anak kucing yang kebingungan mencari peran ibunya. mereka bingung dengan PPKM yang ada ini, mata pencaharian mereka semakin hilang. rakyat dituntut untuk bertahan hidup sendiri. karena memang tidak ada jaminan kalau bantuan sosial pemerintah bisa sampai ke mereka.
Yang saya pertanyakan, apakah ketika pemerintah menerapkan kebijakan PPKM ini mempertimbangkan ekonomi rakyat atau tidak ?. kesewenang-wenangan penegak hukum terlihat ketika mereka merazia warga yang bekerja.
Mereka yang memiliki kepastian gaji berani merazia orang yang rezekinya belum pasti. disini terlihat bagaimana penegak hukum tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap warga negara Indonesia, pemerintah dalam hal ini tidak bisa menjamin seluruh kehidupan masyarakatnya, dan membiarkan masyarakatnya survive sendiri, persis seperti di film THE HUNGER GAMES.
Ketika kemiskinan semakin meningkat, maka tingkat kriminalitas semakin tinggi, itu bagi saya merupakan suatu keniscayaan. dana yang sering dialokasikan bagi masyarakat seringkali tidak tepat sasaran, bahkan dikorupsi. ketika kita dituntut pemerintah menjadi warga negara yang baik, maka kita juga bisa menuntut pemerintah untuk hadir dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( simbiosis mutualisme ). tetapi ini tidak terjadi, pemerintah seakan selalu menuntut masyarakatnya tetapi minim perannya.
semoga kritikan ini bisa diterima baik oleh semua pihak. tulisan ini dapat dibantah serta diperdebatkan, karena tulisan ini hanya sebtas opini dan bukan berifat absolut