Apa Kabar Wakil Rakyat Indonesia?

Dewan perwaklan rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipercayai oleh masyarakat sebagai penyambung lidah bagi masyarakat apakah amanah itu masih tetap bekerja sampai sekarang? Apakah wakil rakyat sekarang mengeluarkan kebijkan/peraturan yang mendukung dan mensejaterahkan rakyat dalam keseluruhan? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena pada kenyataannya DPR kini tidak lagi mementingkan masyarakat terkhusus golongan menengah-miskin.

Dalam situasi Covid 19 yang tengah di alami oleh Indonesia, Pemerintah tidak membuat penanganan covid 19 sebagai prioritas utama. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah khususnya DPR dalam mengesahkan RUU MINERBA yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid 19. 

Walaupun sudah ada beberapa pendapat dari salah satu fraksi partai politik untuk tidak melaksanakan pengesahan RUU di tengah situasi wabah tetapi DPR tetap melaksanakannya. Entah kepentingan dan ketakutan apa yang tengah melanda wakil rakyat kita yang membuat semua ini serba terburu-buru dan tertutup. 

Katanya wakil rakyat tapi rakyat mana yang kalian wakili? Apakah hanya masyarakat yang mempunyai segelimpangan kekuasaan? Rasanya terlal naif jika wakil rakyat kita tidak bisa memikirkan tentang bagaimana nasib dengan masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan bahkan harta benda dan harus tetap keluar rumah untuk mencari isi perut, dimana peran kalian sebagai wakil rakyat?

Dalam situasi covid 19 tidak semua masyarakat bisa tenang untuk berada "dirumah aja" seperti yang telah di kampanyekan oleh Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tidak memikirkan tentang bagaiamana nasib karyawan yang telah di phk dari perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus mengurangi karyawan mereka, 

para tunakarya yang tidak memiliki tempat tinggal bagaimana mereka bisa melindungi diri dari bahaya covid 19, petani kecil yang harga hasil tani semakin menurun contohnya kopra tetapi bahan pokok harganya naik dan pekerja lepas harian yang harus tetap bekerja meskipun tengah dalam situasi darurat covid 19. Dengan berbagai permasalahan yang timbul akibat  terjadinya wabah covid 19,  DPR tidak mengeluarkan kebijakan dalam hal membantu atau memberdayakan rakyat kecilnya.

Selain itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan kepres kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi. Hal itu tentu bukan keputusan yang tepat, bagaimana tidak dalam situasi segalanya serba susah iuran BPJS kesehatan justru di naikan. Terdapat segolongan masyarakat yang bahkan tidak bisa menyetuh fasilitas kesehatan karena pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai belum tersebar secara terpadu sampai ke daerah-daerah terpencil. 

Pemerintah Indonesia seharusnya bisa memberikan prioritasnya dalam menangani dampak covid 19 bagi seluruh lapisan golongan masyarakat, dengan tidak membuat kebijakan yang hanya menguntungkan bagi para pemangku kekuasaan. Wakil rakyat harus lebih mendengar jeritan suara rakyat kecil yang bahkan tidak punya tempat untuk bertahan hidup ditengah pandemi. 

DPR dengan segala fasilitas yang dimiliki harusnya bisa memberikan tempat bagi tunakarya untuk diungsikan demi mencegah semakin banyak penularan covid 19, sosialisasi/pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan teknologi sebagai tempat untuk menghasilkan uang agar bisa tetap dirumah aja serta pembangunan fasilitas kesehatan yang terpadu dan biayanya tidak terlalu memberatkan masyarakat. 

Selain itu, wakil rakyat sudah seharusnya mengeluarkan wejangan tentang menanam untuk mengantisipasi krisis pangan yang kemungkinan akan melanda Indonesia jika covid 19 masih akan terus berlangsung. Jangan sampai Pemerintah terus terlambat dalam setiap penanganan sehingga tidak maksimal dan tidak tepat sasaran.