Satu dari sekian pejabat di Papua kembali ditangkap oleh KPK karena diduga terlibat kasus korupsi. Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Senin malam 16 Juni 2014 di sebuah hotel di Jakarta. Turut diamankan bersama Yesaya Sombuk sejumlah uang hingga Milliaran rupiah dan beberapa ajudan bupati. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut, motif korupsi yang dilakukan oleh Yesaya Sombuk. Namun berdasarkan keterangan beberapa masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, selama ini masyarakat setempat telah diresahkan dengan dugaan korupsi dana Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Dugaan Korupsi Yesaya Sombuk, mengingatkan kembali kepada beberapa kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah di Papua. Bahkan rakyat Papua menilai hampir seluruh kepala daerah, DPRD dam Pejabat Daerah di Papua terlibat kasus korupsi. Minimnya transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kurang kuatnya pengawasan dari masyarakat membuat korupsi di Papua sangat subur. Terlebih dengan banyaknya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Papua, termasuk Papua Barat.
Korupsi sebagai sebuah penyakit masyarakat telah menjadi musuh terbesar rakyat di setiap negara. Terlebih di Papua, karena daerah kami di Papua masih termasuk daerah yang tertinggal dalam segala bidang. Sehingga perlu proses percepatan pembangunan agar masyarakat Papua bisa menikmati hidup yang layak. Namun sayangnya penyakit korupsi telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan pejabat di Papua. Hal ini berdampak pada kehidupan rakyat Papua yang semakin sengsara.
Sebagai generasi muda Papua, saya ingin memberikan kritik kedalam untuk masyarakat Papua, khususnya generasi muda Papua, sebagai bentuk pendidikan dan perbaikan moral ke depannya. Orang Papua selama ini dikenal sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Dengan agama kristen yang mayoritas dianut rakyat Papua, tentunya ajaran kasih sayang sudah sangat melekat bagi rakyat Papua sejak kecil. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar, kemana ajaran kasih sayang itu hilang pada saat pelaku korupsi di Papua dengan tega melakukan penghianatan kepada rakyat Papua.
Memang selama ini kenyataan yang ada di Papua, terdapat hubungan yang kaku antara Pemerintah Pusat dengan sebagian kecil rakyat Papua karena adanya sebagian masyarakat yang menuntut kemerdekaan. Sehingga tak jarang, banyak pejabat Papua memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari kambing hitam dari kemiskinan yang ada di Papua dengan manyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Papua bersifat sistemik atas kesengajaan Pemerintah Indonesia. Padahal jika rakyat Papua berpikir kritis dan objektif, kegagalan Papua untuk maju lebih disebabkan karena mental para pejabat yang melakukan korupsi sehingga gagal membangun Papua. Yang lebih menyedihkan, dana Otsus tidak mampu dilekola dengan baik untuk membangun infrastruktur guna mendorong laju perekonomian masyarakat. Tetapi hanya sekedar dibagi-bagikan secara langsung kepada masyarakat. Alhasil dana tersebut hanya digunakan untuk perilaku konsumtif membeli barang-barang mewah oleh rakyat Papua. Sehingga menjadi sangat penting bagi generasi muda Papua, untuk memanfaatkan kasus korupsi kepala daerah di Papua menjadi pembelajaran paling berharga guna memperbaiki kondisi di Papua.
