Saat ini tapera atau tabungan perumahan rakyat sedang menjadi perbincangan banyak kalangan, permasalahan ini muncul berawal dari usulan DPR yang mengajukan untuk diberlakukannya tabungan ini.
Tujuan dari terbentuknya tapera ini ialah membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Sesuai dengan peraturan pemerintah no 21 tahun 2024 pasal 5, semua pekerja di Indonesia yang sudah bekerja minimal 6 bulan wajib menjadi peserta Tapera yang dibebankan membayar iuran sebesar 3 persen setiap bulannya dari gaji. Rinciannya adalah 0,5 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 2,5 persen dibayar oleh pekerja.
Namun lontaran kata-kata pedas atau komentar negatif banyak dikeluarkan dari mulut banyak orang, seperti
"...total gaji menteri tu 18 juta sebulan sedangkan DPR tu 50 jutaan sebulan, kenapa gak gaji para menteri dan anggota DPR saja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat .... "
Lalu apa bila banyak komentar pedas yang dikeluarkan masyarakat untuk hal tersebut mengapa pemerintah tidak mendengarnya? bukankah indonesia merupakan negara yang menghargai hak asasi warganya, seperti ini kah?
Pemerintah melakukan apa yang menurut mereka benar, menurut mereka adil. namun pemerintah pula lupa bahwa keadilan merupakan sama berat, tidak berat sebelah.
Dengan usulan tersebut satu pertanyaan, yaitu, mengapa pemerintah tidak melakukan hal lain, padahal sudah jelas bahwa angka pernikahan di Indonesia sangatlah menurun drastis selama 10 tahun terakhir ini, jadi untuk apa memiliki rumah.
Banyak kritik dan saran yang sudah dilontarkan oleh masyarakat salah satunya "lebih baik kita sama-sama nabung untuk masa depan contohnya buat panti jompo yang lebih layak, kan bisa diliat nih kalo angka pernikahan indonesia menurun, jadi dari pada bingung nanti masa tuanya gimana, ya mending sama-sama tinggal dipanti toh banyak yang urus".
Jadi intinya dari rakyat untuk rakyat atau? ah kita liat saja nanti kedepannya bagaimana