Warta - Kesepakatan antara koalisi Prabowo Yudhoyono (KPY) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait bagi bagi kursi di komisi dalam parlemen pada Selasa (11/11) telah terbukti suatu siasat untukebut dalam meredakan sementara kondisi politik yang telah mencapai suhu maksimum.
Dalam rentan waktu yang cukup singkat 2 x 24 jam, situasi politi di parlemen kembali memanas, lusa lalu DPR dianggap telah mengalami proses cair namun dengan adanya pembatalan penandatangan kesepakatan bagi bagi kursi oleh KPY kepada KIH menjadikan situasi politik di DPR kembali membeku.
Kini Dualisme dalam parlemen kembali terlahir, DPR tandingan milik KIH kemungkinan akan terus berfungsi selama suhu politik di parlemen belum menurun.
Dibatalkannya ditandatangani kesepakatan bagi bagi kursi ini, disebabkan adanya usulan baru yang diajukan oleh KIH atas pasal yang terdapat didalam UU MD3 milik KPY. Beberapa pasal menurut KIH yang patut dirubah adalah Pasal 74 UU MD3 mengenai kepemimpinan DPR dan Pasal 98 UU MD3 terkait kepemimpinan di Komisi dalam Parlemen.
Dirubahnya kedua pasal tersebut dalam UU MD3 dianggap menghalangi perjalanan KPY melanjutkan perjuangan untuk menguasai parlemen, sehingga usulan yang diajukan pihak KIH ditolak mentah mentah dan menyebabkan pelaksanaan sidang Paripurna DPR pada Kamis (13/11) ditunda karena pihak KIH belum mau menyetorkan nama calon pimpinan dalam komisi di parlemen.
Awal kepemimpinan Presiden Jokowidodo diwarnai dengan terjangan badai yang cukup uat, tiga manuver dualisme secara bersamaan muncul di tengah tengah pmerintahan, dimana ketiga dualisme ini sangat berpengaruh atas kinerja Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Pertama, Adanya Dualisme dalam parlemen antara Kubu KPY dan KIH. Kedua Munculnya Dualisme dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu SDY dan Kubu Romi, dan Ketiga adanya polemik dualisme dalam kepemimpinan di DKI Jakarta, konflik antara Ahok dengan Ormas Islam untuk merebutkan kursi kepemimpinan di DKI menyebabkan semua program pembangunan di DKI Jakarta jadi terhenti sesaat.
Ketiga Manuver Dualisme yang menyerang Pemerintahan Jokowidodo dan Jusuf Kalla harus mendapatkan perhatian khusus dari para petinggi elite politik guna mencapai target visi dan misi di 100 hari masa kerja Presiden Jokowidodo, karena ketiganya ini saling keterkaitan dengan kelancaran kinerja Pemerintahan Presiden Jokowidodo, walaupun terlihat kinerja dalam Kabinet Kerja telah berjalan dengan lancar tanpa hambatan. -JWB-
