Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Disintegrasi Bangsa secara Ideologi :
pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila adalah ideologi yang mampu mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman. UUD 1945 adalah konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara tanpa membedakan agama, suku, ras, atau golongan. pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara Indonesia. Perundingan Renville adalah salah satu bentuk penjajahan Belanda yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus bersatu dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan air mata. pentingnya menjaga stabilitas dan demokrasi di negara Indonesia. G30S/PKI adalah salah satu contoh dari upaya kudeta yang mengancam kedudukan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Hikmah yang dapat diambil dari disintegrasi bangsa konflik pada sistem pemerintahan:
Disintegrasi adalah usaha memecah belah bangsa dengan cara memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan tersebut terjadi karena kurangnya penghargaan terhadap Keberagaman yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan adanya ketidakpuasan hasil pembangunan. Contoh pergolakan dalam negeri yang berkaitan dengan kepentingan suatu golongan adalah pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Azis, dan pemberontakan RMS.
Dengan demikian kita dapat dapat mengambil hikmah bahwa kita harus Menimbulkan kesadaran mengenai integrasi Indonesia, memberikan teladan dari tokoh-tokoh penumpas pergolakan, Menjadikan seluruh masyarakat menjadi lebih waspada terhadap gerakan disintegrasi, Menciptakan rasa persatuan dan ingin terus menjaga keutuhan bangsa, dan kita juga harus Membuat timbulnya rasa toleransi, karena kondisi masyarakat yang heterogen.
Kepentingan kelompok atau vested interest adalah adanya kepentingan yang ingin menikmati hak hukum di masa depan atau di masa saat ini. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha mengontrol sistem sosial untuk keuntungan sendiri. Dengan sikap suka mengontrol inilah, kelompok-kelompok tersebut sulit melepaskan posisi atau kedudukan yang sudah mereka dapatkan.
Dilansir dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (1984) oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, konflik yang terjadi pada 1948-1965 dan berkaitan dengan kepentingan tersebut berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL. KNIL tidak menerima adanya tentara Indonesia di wilayah yang sudah menjadi kekuasaan mereka. Vested Interest dapat menghambat pembangunan, menyebabkan terjadi korupsi, kolusi dan nepostisme, untuk menghindari vested interest, maka kita harus bersifat objektif dan independen, vested interest dapat menghalangi adanya perubahan dan inovasi.
Pemahaman terkait pentingnya integrasi bangsa secara Ideologi:
Pemberontakan DI TII, Pemberontakan yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, dilatarbelakangi keinginan Kartosuwiryo sebagai pemimpin dalam negara buatannya bernama Negara Islam Indonesia (NII). Menurut Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (1984) oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemberontakan ini meluas sampai di beberpa wilayah seperti Sulawesi Selatan. Aceh, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan PKI Madiun terjadi akibat kekecewaan pada hasil perundingan Renville. Golongan kiri yakni PKI dan golongan sayap kiri seperti Front Demokrasi Rakyat menginginkan kembali kekuasaan di bawah pemerintahan Amir Syariffudin. Hingga akhirnya Kolonel Nasution mengerahkan 22.000 prajurit Siliwangi pada Februari 1948. Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dilatarbelakangi adanya isu Dewan Jenderal yang akan menggulingkan pemerintahan Sukarno. Puncak dari G30S adalah dengan dibunuhnya tujuh dewan jenderal dan menuduh PKI bertanggung jawab atas peristiwa berdarah itu.
Pemahaman terkait pentingnya integrasi bangsa sistem pemerintahan:
PRRI merupakan kepanjangan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Permesta sendiri yaitu kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi, Pemberontakan PRRI/Permesta ini terjadi di wilayah Sulawesi dan Sumatera pada Februari tahun 1958. Alasannya karena ada ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah Sulawesi dan Sumatera pada saat itu merasa kalau pembangunan yang dilakukan hanya fokus di bagian pusat. Makanya, tujuan dari Pemberontakan PRRI/Permesta ini untuk menuntut pemberian otonomi daerah yang lebih luas. konflik sistem pemerintahan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas Pemberontakan PRRI/Permesta dengan cara mengadakan operasi militer. Pada Agustus tahun 1958, pemberontakan ini berhasil diberhentikan oleh TNI. Lalu, Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan penghapusan hukuman kepada para mantan anggota PRRI/Permesta di tahun 1961.