Pengetatan dan pembatasan kembali aktivitas masyarakat ditengah masih terus merebaknya covid di Indonesia sudah di putuskan oleh pemerintah.
Setidaknya, pengetatan itu mencangkup wilayah di Jawa Bali dimana kepadatan penduduk di wilayah ini memang sudah sangat tinggi, sehingga resiko penularan pun juga tinggi.
Keputusan pengetatan pembatasan ini diteken untuk diterapkan mulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari mendatang, dan pastinya akan dievaluasi untuk tindak lanjutnya.
Keputusan pemerintah pusat ditindaklanjuti oleh pemda untuk membuat aturan teknis menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah.
Sebenarnya, sempat ada wacana lockdown atau pembatasan total. Tetapi para pengamat menilai bahwa lockdown sudah terlambat diterapkan di Indonesia karena virus sendiri sudah terlanjur menyebar. Berbeda cerita bila lockdown dilakukan saat virus belum masuk Indonesia dan ditujukan untuk mengantisipasi agar virus tak masuk.
Peraturan pembatasan kembali dibuat karena sampai pada detik ini, kasus positif covid masih terus meningkat dan belum ada tanda-tanda melandai apalagi menurun. Meski pemerintah sudah hampir siap dengan vaksinasi, bukan berarti kasus penyebaran virus menjadi tidak penting untuk diurus.
Ketika kita mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebab kasus covid masih terus merebak, maka yakinlah setiap jawabannya akan mengarah kepada kesadaran masyarakat.
Setiap aturan, kebijakan, bahkan sanksi yang diterapkan pemerintah dan aparat tak akan berhasil dan berdampak tanpa ada kerjasama dari masyarakat.
Seketat apapun pemerintah mengawasi, masih banyak ruang setiap individu di masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang mungkin juga berpotensi terjadinya penularan.
Penulis tidak sedang membela pemerintah untuk tidak memiliki tanggung jawab dalam mengurangi kasus penyebaran virus, namun nyatanya peran masyarakatlah yang terpenting. Penulis juga bagian dari masyarakat yang melihat, mengamati, dan merasakan sendiri bagaimana peran kita sebagai masyarakat begitu penting dalam bertambah atau berkurangnya penyebaran virus.
Seringkali masyarakat melakukan inisiatif pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan sendiri berdasar penilaian subyektif. Saya dan anda yang membaca tulisan ini mungkin juga melakukan hal yang sama, dalam kondisi tertentu kita membuat penilaian bahwa dalam kondisi itu protokol kesehatan tak jalan pun tak masalah.