Lihat ke Halaman Asli

Pertarungan Investasi Kecerdasan Buatan di ASEAN Telah Dimulai

Diperbarui: 20 Juni 2024   01:15

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi Gambar

Pendahuluan

Kekayaan data mengenai sumber daya laut dan keanekaragaman hayati yang melimpah menjadi modal besar yang unik bagi negara ini, yang tidak dimiliki oleh yang lain.

Pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara semakin meningkat pesat. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam bersaing dalam mengumumkan investasi besar terkait teknologi AI.

Singapura misalnya, baru saja mengalokasikan 1 miliar dollar Singapura untuk meningkatkan kemampuan AI-nya dalam lima tahun ke depan. Ini menunjukkan komitmennya sebagai pusat inovasi ekonomi digital global.

Thailand juga tak mau kalah, dengan mengembangkan proyek AI seperti pembangunan talenta tenaga kerja AI dan pengembangan LLM Bahasa Thailand. Upaya ini didukung dengan anggaran sekitar 42 juta dollar AS. Thailand juga berencana memanfaatkan AI untuk menggenjot pendapatan pariwisata melalui proyek Travel Link.

Di Vietnam, pemerintah telah mengalokasikan investasi sebesar 144 juta dollar AS untuk mendorong adopsi kecerdasan buatan (AI) di wilayahnya. Malaysia juga telah menganggarkan 1,8 miliar ringgit dalam kerangka Ekonomi Digital 4IR dengan tujuan menjadi negara terdepan dalam AI di ASEAN pada tahun 2030.

Fakta-fakta yang di gambarkan diatas menyoroti komitmen serius negara-negara tetangga dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berbasis AI di kawasan tersebut.

McKinsey memprediksi potensi manfaat ekonomi AI di Asia Tenggara bisa mencapai 1 triliun dollar AS pada tahun 2030, menjadi dorongan yang kuat bagi negara-negara ASEAN yang ingin memimpin dalam persaingan ekonomi digital berbasis AI.

Indonesia diperkirakan dapat meraih 366 miliar dollar AS pada tahun 2030 dari potensi tersebut. Pada tahun 2023, nilai ekonomi digital Indonesia tumbuh sebesar 8 persen, mencapai 82 miliar dollar AS. Pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut, dengan nilai Gross Merchandise Value (GMV) diperkirakan meningkat 15 persen menjadi 109 miliar dollar AS pada tahun 2025, dan lebih dari dua kali lipat menjadi 360 miliar dollar AS pada tahun 2030. Ini adalah konsekuensi yang harus ditempuh Indonesia, apabila Indonesia tidak ingin kalah bersaing.

Langkah konkret dan inisiatif baru

Dalam menghadapi fenomena ini, Indonesia seharusnya mengambil sikap yang penuh kekhawatiran namun juga semangat untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi AI. Data yang melimpah dari kekayaan laut dan keanekaragaman hayati merupakan keunggulan yang tidak dimiliki negara lain.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang konkret. Peluncuran Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020-2045 oleh BPPT/Kemenristek beberapa tahun lalu bukanlah langkah yang cukup. Perlu adanya inisiatif baru yang lebih konkret untuk menghadapi persaingan ekonomi digital di ASEAN yang semakin sengit akibat kemajuan teknologi AI.

Kerjasama Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Buatan (Korika) sebagai penjaga utama AI Indonesia menekankan pentingnya pemerintah untuk segera memperbarui strategi nasional AI, mengingat kemajuan pesat AI generatif dan potensi kehadiran kecerdasan buatan umum (AGI) pada tahun 2024 ini.

Dengan memanfaatkan momentum adopsi AI oleh industri dan dunia usaha, pemerintah harus segera membentuk lembaga atau komite khusus pengembangan AI di tingkat pusat. Komite ini akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua upaya terkait inovasi, investasi, serta etika dan tata kelola penerapan AI secara menyeluruh di berbagai sektor strategis nasional.

Komite nasional AI harus memiliki wewenang khusus dalam mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi strategi AI lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah.

Selama ini, kebijakan terkait transformasi digital dan pengembangan teknologi sering kali tidak terkoordinasi dengan baik antara instansi-instansi pemerintah. Kondisi yang kacau ini perlu disatukan agar pengembangan AI Indonesia bisa berada di bawah satu komando pusat yang memiliki arah strategis yang jelas dan kepemimpinan yang kuat.

Hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam perlombaan global untuk memimpin dalam teknologi AI. Salah satu prioritas utama dari komite nasional AI adalah mengatur pendanaan investasi dan menyusun peta jalan yang komprehensif untuk pengembangan teknologi AI. Peta jalan ini harus memiliki tujuan yang terukur dan target yang jelas, baik untuk jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka panjang (10-20 tahun). Tanpa peta jalan yang jelas, investasi dalam AI hanya akan sia-sia.

Peta jalan ini juga harus mencakup strategi untuk memperkuat infrastruktur digital, mengembangkan talenta AI, merumuskan tata kelola dan panduan etika, serta menetapkan bidang prioritas strategis dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Semua ini harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sistematis dan terukur.

Selanjutnya, komite AI nasional juga harus berperan penting dalam membujuk pemerintah pusat untuk mengalokasikan investasi besar serta dana riset dan inovasi di bidang AI. Meskipun pendanaan terbatas merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia, namun bagi ekonomi digital yang besar seperti kita, seharusnya tidak sulit untuk menyisihkan anggaran besar bagi inovasi AI dalam negeri.

Membutuhkan Sosok Kepemimpinan Yang Kuat

Pengalaman dari negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, telah menunjukkan bahwa investasi besar menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekosistem AI yang maju. Jika Indonesia tidak ingin tertinggal dalam persaingan, langkah serupa sudah sepatutnya diambil.

Langkah berikutnya, komite khusus AI harus menginisiasi program-program insentif fiskal, seperti pengurangan pajak bagi industri yang menerapkan inovasi AI. Selain itu, berbagai insentif lain untuk mempercepat adopsi AI di sektor industri dan swasta juga perlu dirancang. Pemerintah harus menjadi pelopor dalam pemanfaatan AI dengan menerapkannya pada layanan publik yang menjadi prioritas. Langkah ini akan menjadi momen penting untuk mendorong adopsi yang lebih luas di masyarakat dan sektor industri.

Selain itu, penting untuk melaksanakan program literasi digital serta reskilling-upskilling keterampilan masyarakat dan tenaga kerja secara luas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Transformasi negara menjadi ekonomi digital berbasis AI menjadi keharusan agar tidak tertinggal oleh negara-negara lain.

Tantangan terbesar terletak pada kepemimpinan pusat yang kuat untuk memastikan pelaksanaan strategi pengembangan AI berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa. Kepemimpinan yang kuat dan terukur akan menjadi motor penggerak dalam memastikan terlaksananya program-program yang telah dirancang, termasuk inisiatif regulasi dan tata kelola AI, alokasi anggaran yang memadai, serta transformasi keterampilan sumber daya manusia yang efektif.

Kolaborasi yang erat dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, industri, akademisi, dan masyarakat, akan lebih mudah terwujud dengan adanya kepemimpinan nasional yang kokoh. Karena pada akhirnya, sinergi dan solidaritas seluruh elemen bangsa akan menjadi kunci agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam ekosistem ekonomi digital berbasis AI di ASEAN.

Jangan biarkan ekonomi kita kembali terhempas oleh gelombang revolusi industri baru yang berbasis pada kecerdasan buatan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline