Semenjak diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan absolut PTUN mengalami perluasan. Berdasarkan UU PTUN, kewenangan atau kompetensi absolut PTUN terbatas menangani sengketa yang obyeknya KTUN yang tertulis. Lebih detailnya, KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
KTUN adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Berlandaskan pada ketentuan tersebut, ditunjukkan bahwa kewenangan atau kompetensi absolut PTUN dibatasi pada KTUN yang tertulis dan bersifat individual, dengan demikian KTUN yang berlaku umum (tidak individual) dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan bukan menjadi obyek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN. Setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan absolut PTUN mengalami perluasan. Pernyataan ini disimpulkan dari pendapat Enrico Simanjuntak yang menyatakan, "Dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur perluasan kewenangan Peradilan Administrasi".
Hal ini diperkuat lagi dengan pendapat Yodi Martono Wahyunadi yang mengatakan bahwa "Adanya perubahan konsep hukum yang diatur dalam UU Peratun, memperluas kompetensi PTUN".
Perluasan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:
- Kewenangan yang obyek sengketanya adalah KTUN yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, selain memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang obyeknya KTUN yang tertulis, PTUN juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat TUN. Selain itu juga diberikan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan keputusaan yang berlaku bagi masyarakat;
- Kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang;
- Kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penerimaan keputusan fiktif positif.
Implikasi Perluasan kompetensi absolut pengadilan Berdasarkan UUAP Terhadap fungsi PTUN
Dengan bertambahnya perluasan kompetensi absolut pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan memperkuat atau memperlemah fungsi PTUN tergantung pada independensi pengadilan termasuk hakim-hakim maupun staf pengadilan yang lain. Independensi pengadilan penting untuk masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan jaminan akan memperoleh perlindungan yang adil dari lembaga peradilan.
Keberadaan pengadilan tanpa dilengkapi dengan independensi dari hakim dan pegawai pengadilan lainnya, maka keberadaan lembaga peradilan tidak ada gunanya dan hanya merupakan pemborosan uang negara. Harus ada standar indenpendensi hakim dan diimplementasikannya standar tersebut oleh para hakim dan staf pengadilan, sehingga menjadi acuan baik bagi hakim maupun staf pengadilan yang berada pada posisi tersebut di masa yang akan datang.
Perluasan kompetensi absolut PTUN akan menyebabkan jumlah kasus yang dimintakan penyelesaiannya oleh masyarakat ke PTUN juga semakin tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan, intervensi, pengaruh dari lembaga eksternal maupun dari para pihak juga semakin tinggi. Intervensi terhadap hakim yang mengadili dalam perkara yang obyeknya berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dapat dilihat sebagai contoh ketika demi proses persidangan dapat berjalan dengan baik serta putusan berpihak pada keadilan harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu.
Pada proses peradilan yang pertama UU ini, yaitu yang melibatkan PT TUN Medan dan seorang pengacara kondang yang ternyata menimbulkan masalah. Hakim dan pengacara terlibat kasus suap. Hal ini menandakan rentannya UU ini terhadap penyalahgunaan jika tidak dibarengi dengan perbaikan sumber daya manusia.