Mobil hasil rakitan anak bangsa ”Esemka” patut kita acungi jempol dan hargai. Apalagi dirakit oleh para siswa SMK. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan kemampuan siswa SMK kita sangat bisa diandalkan.
Kita juga patut mengapresiasi keputusan Walikota dan Wakil Walikota Solo yang membeli mobil rakitan. Rencananya, akan digunakan sebagai mobil dinas keduanya. Ini menjadi wujud tanggung jawab keduanya dalam menyokong karya dan kreativitas siswa SMK di wilayah Surakarta.
Euforia apresiasi juga muncul dari Ketua DPR Marzuki Alie. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berencana membeli mobil rakitan tersebut. Sejumlah anggota DPR juga punya hasrat yang sama dengan sang ketua (baca di sini).
Hanya saja, di tengah berita bagus karya siswa SMK itu, ternyata sekaligus membawa berita tak sedap. Pasalnya, izin operasional mobil ini belum juga turun. Padahal sudah mulai diajukan ke Dirjen Perhubungan Darat sejak tahun 2009 (baca di sini).
Fakta molornya perizinan tersebut sangat mengherankan. Bayangkan, sampai jangka waktu tiga tahun belum juga tuntas perizinannya. Kita mungkin akan bertanya, mengapa persoalan ini bisa terjadi? Entahlah. Yang pasti dua hal berikut bisa kita nilai di sini.
Pertama, secara tak langsung, kealpaan respon dari Dirjen Perhubungan Darat menjadi representasi sikap tidak menghargai karya inovatif. Ini menjadi penghambat bagi geliat kreativitas dan kegeniusan siswa/i di negeri ini.
Kedua, masalah perizinan ini menjadi salah satu wajah bopeng birokrasi kita. Sebab, tidak masuk akal sehat kita bila dalam jangka waktu tiga tahun izin operasional belum keluar juga. Kita pun patut mempertanyakan kualitas kinerja Dirjen Perhubungan Darat tersebut.
Kesimpulan sederhana kita akhirnya ini: Direktorat Perhubungan Darat sangat tidak bertanggung jawab. Rendahnya tanggung jawab itu menjadi mimpi buruk bagi mobil rakitan siswa SMK di Surakarta tersebut.