Jusuf Kalla Sebaiknya Belajar dari Ahok

Setelah tim transisi bekerja selama kurang lebih hampir sebulan, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akhirnya mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada hari Senin (15/09/2014) kemarin. Pasangan presiden-wakil presiden ini menyatakan bahwa mereka akan didukung oleh 34 kementerian. Jumlah ini sama dengan jumlah postur Kabinet Indonesia Bersatu II dalam pemerintahan Presiden SBY saat ini.

Salah satu poin penting dari arsitektur kabinet ini adalah porsi menteri antara menteri dari partai politik dan profesional. Jokowi mengatakan, kabinetnya akan diisi oleh 18 orang dari profesional non-partai dan 16 orang dari profesional partai. Komposisi ini memang dianggap mengingkari komitmen Jokowi sebelumnya yang menegaskan bahwa kabinetnya akan didominasi kalangan profesional non-partai.- Info lengkapnya bisa baca di sini

Tapi, Jokowi mungkin memang harus mempertimbangkan realitas politik saat ini, dimana mau tak mau ia harus memberikan kesempatan kepada orang parpol penyokongnya untuk masuk dalam kabinet. Sebab, ia juga butuh dukungan dan soliditas parpol pendukungnya di parlemen. Toh, menteri dari kalangan profesional pun belum tentu semuanya bagus sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah Jokowi yang menempatkan orang non-partai untuk posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, patut diapresiasi. Beberapa pos ini memang sangat penting, jangan sampai jadi ladang bagi parpol untuk mengeruk keuntungan.

Hanya saja, yang mengherankan penulis, hari ini (Selasa, 16/09/2014), Jusuf Kalla justru mengeluarkan pernyataan yang berlawanan dengan apa yang dinyatakan oleh pasangan ini kemarin. Dalam berita yang dilansir Detik.com, Jusuf Kalla malah menyebutkan bahwa hanya 7 Kementerian yang bakal diisi oleh profesional murni. "Murni profesional cuma 7 mutlak. 27 Sisanya bisa dari parpol," ujar JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014) – baca di di sini

Kita pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang antara Jokowi dan JK tidak benar-benar sepakat dengan postur kabinet yang mereka umumkan kemarin? Apakah benar dugaan sebagian kalangan bahwa Jokowi saat ini sebetulnya sedang mendapatkan tekanan dari parpol-parpol penyokongnya, dari Megawati, dan wakilnya Jusuf Kalla?

Jokowi memang sebaiknya tidak boleh menafikan peran parpol-parpol pendukungnya, peran Jusuf Kalla, dan Megawati. Masukan dan saran-saran bagus dari mereka sepatutnya didengar. Namun, kalau saran-saran itu berpotensi menghambat jalannya pemerintahan, maka sebaiknya diabaikan saja. Kita berharap, komitmen Jokowi untuk meminta menteri tidak rangkap jabatan di parpol benar-benar dijalankan, walaupun Puan Maharani secara terbuka tidak sepakat dengan ide ini.

Khusus untuk Jusuf Kalla, tidak ada salahnya untuk belajar dari Ahok yang biasanya dengan tegas mengaku selalu melapor dan berkoordinasi dengan Jokowi saat memimpin DKI. Sosok yang secara gamblang menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang wakil yang mendukung tugas gubernur. Memang, tugas utama seorang wakil adalah menyokong atasannya. Kalau ada perbedaan pendapat, tidak perlu diumbar ke media, yang justru memberi kesan negatif kalau keduanya tidak sepakat dan tidak sejalan dengan sebuah keputusan atau kebijakan, termasuk ketika bicara soal postur kabinet. (eRJe)