Surabaya - DPK GMNI UWKS Melakukan Pernyataan sikap dan konsolidasi Akbar di depan Candi Penataran, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Menjelang pemilu 14 Februari 2024, seluruh kader yang tergabung dalam DPK Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia UWKS (GMNI UWKS) Menggelar deklarasi pernyataan sikap.
GMNI UWKS menilai belakangan ini kualitas demokrasi Indonesia makin menurun di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Contohnya, berbagai peraturan mendadak muncul yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, seperti Omnibus Law.
Puncak diabaikannya demokrasi terjadi ketika kasus nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan sikap itu dilakukan dengan melihat perkembangan politik nasional dan lokal yang saat ini berjalan dengan berbagai dinamika.
Kendati begitu, Helmy Effendi meminta kepada seluruh kader GMNI UWKS agar tetap dingin dengan memberikan kontribusi terbaik untuk masa depan bangsa.
"Situasi perkembangan politik jelang pemilu pileg dan pilpres banyak dinamika, maka kami meminta kader GMNI UWKS bersikap dingin. GMNI UWKS berharap pemilu dapat berjalan dengan baik serta mendesak penyelenggara agar menyelenggarakan Pesta Demokrasi dengan tidak adanya keberpihakan," ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, ada 5 poin tuntutan yang disampaikan GMNI UWKS baik kepada pemerintahan maupun kepada masyarakat Indonesia.
5 Point Tuntutan Dewan Pimpinan Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Wijaya Kusuma Surabaya :
1. GMNI UWKS Mendesak pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.