Pemilu 1955 adalah Pemilu Nasional pertama di Indonesia, yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada tanggal 25 Desember 1955. Pada saat itu, Republik Indonesia telah berusia 10 tahun. Namun, Sekitar tiga bulan setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah sudah menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal ini dinyatakan dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan pada Januari 1946. Namun, Pemilu pertama baru bisa terlaksana hampir sepuluh tahun kemudian, tentu dengan alasan tertentu.
Kegagalan melaksanakan Pemilu pertama pada Januari 1946, seperti yang diamanatkan dalam Maklumat 3 November 1945, setidaknya disebabkan oleh dua faktor:
1. Pemerintah baru belum siap, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.
2. Kondisi keamanan negara belum stabil akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, ditambah dengan ancaman dari luar. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.
Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari luar negeri, karena negara yang baru merdeka ini mampu melaksanakan demokrasi dengan kesadaran tinggi untuk berkompetisi secara sehat.
Kampanye pemilu 1955 dimulai pada tahun 1953 dan berlangsung hingga tahun pemilihan, yaitu selama dua tahun hingga kabinet Ali I. Kampanye ini berfokus pada upaya setiap partai untuk memperluas pengaruh ideologi mereka dalam menawarkan solusi terhadap masalah-masalah dasar negara.
Selama kampanye, partai-partai yang ikut serta menonjolkan kandidat mereka berdasarkan urutan nama. Oleh karena itu, partai besar seperti PKI, Masyumi, dan PSI menampilkan ciri khas partai mereka melalui pribadi para pemimpin yang mereka calonkan sebagai pemimpin masa depan. Metode pelaksanaan kampanye beragam dari berbagai partai yang ada di daerah-daerah. Pertemuan antara calon dan masyarakat diselenggarakan dari berbagai tingkat lapisan daerah seperti alun-alun kota hingga balai desa dengan pembicara dari anggota partai yang bersangkutan.
Setelah parade kampanye dan pemilihan berlangsung, hasil pemilu pertama pada tahun 1955 sangat menarik perhatian masyarakat, terutama ahli hukum Tata Negara, baik dalam maupun luar negeri, karena pengaruh besar yang dimilikinya terhadap kehidupan kenegaraan.
Dari hasil pemilihan umum tercatat lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara. Pemungutan suara tepat pada 29 September dapat sekurangnya 85% dari lebih kurang 93% tempat pemungutan suara dan diselesaikan seluruhnya pada 29 November.
Pada umumnya masyarakat merasa bangga bahwa mereka baru saja ikut berperan serta dalam momen bersejarah menentukan masa depan bangsa.
Referensi :
Aresta, Teguh Dias. (2021). "Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama di Indonesia". Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah. 3(1). 38—40.