Pada hari Jumat tanggal 9 November 2012, pukul 14.00 WIB, puluhan pengurus Badan Eksekutif Mahasiwa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM PE-FEUI) akan melakukan audiensi dengan Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kemiskinan Ir. W. Budi Santoso. Berbagai masalah kemiskinan yang masih belum terselesaikan di pelosok Indonesia dan evaluasi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah menggiring kami untuk mengajak petinggi negara, dalam hal ini Bapak Ir. W. Budi Santoso, untuk duduk bersama dan saling bertukar pikiran, ide, dan pendapat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkakemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Namun demikian, berdasarkan kajian dan diskusi kami, trend angka penurunan kemiskinan yang dipaparkan oleh BPS belum merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Secara garis besar, kami memaparkan data kami dibandingkan dengan realisasinya. Yang terjadi adalah alokasi anggaran pada APBN yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan justru melambung tinggi dari tahun ke tahun. Kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2010 untuk program-program pengentasan kemiskinan adalah sebesar Rp1,3 triliun dari Rp80,1 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp81,4 triliun pada tahun 2010. Kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun tersebut ternyata hanya memberikan dampak pengurangan kemiskinan sebesar 0,8%. Pertanyaan kami, kemanakah larinya pembengkakan anggaran tersebut?
Dalam kesempatan audiensi kali ini kami juga akan menyampaikan pernyataan sikap dan rekomendasi BEM PE FEUI atas kebijakan yang sudah diupayakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Berikut ini adalah inti rekomendasi sebagai hasil kajian dan diskusi internal:
1.Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan dan memberhentikan program-program yang tidak efektif.
2.Pembangunan infrastuktur berupa irigasi, jalan dan jembatan di daerah terpencil untuk memudahkan logistik penduduk disana sehingga mengurangi cost untuk transportasi mereka.
3.Melakukan tindakan yang serius dan spesifik dalam menangani kasus-kasus kemiskinan di daerah-daerah tertentu, karena tiap-tiap daerah memiliki culture yang berbeda-beda dan permasalahan yang berbeda, sehingga penanganannya pun tidak bisa disamaratakan antardaerah.
4.Meningkatkan dana untuk program pengentasan kemiskinan yang teruji efektifitasnya dengan realokasi anggaran subsidi energi yang pada APBN 2013 sebesar 316,1 triliun rupiah dan kebanyakan dinikmati penduduk berpendapatan menengah dan tinggi dan Peningkatan penerimaan negara secara umum (pajak dan non pajak).
5.Memberikan subsidi hanya pada kelompok sangat miskin dengan sasaran subsidi by name and by address yang terus di-update tiap tahun untuk mendapati peta detil kemiskinan di Indonesia dan menghindari overlapping dan kekurangan bantuan. Subidi sebisa mungkin diberikan langsung pada penduduk miskin dan menghindari perantara untuk mencegah timbulnya hal hal yang tidak diinginkan.
6.Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Hal ini akan berdampak dalam membuat suatu lingkungan menjadi lebih kondusif.
Kami berharap suara kami didengar melalui audiensi pada hari ini, demi terjadinya transformasi di Indonesia.
Hidup Mahasiswa,
Hidup Rakyat Indonesia,
Kepala Dept. Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa Program Ekstensi Fak. Ekonomi Universitas Indonesia
(BEM PE-FEUI)
Stephanie Rebecca