Korupsi dan intoleransi saat ini menjadi permasalahan yang sangat membahayakan negeri ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap harinya banyak berita-berita beredar mengenai pejabat negara dan wakil-wakil rakyat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain masalah korupsi permasalahan intoleransi juga saat ini semakin merongrong kehidupan keberagaman bangsa kita. Dua hal tersebut haruslah kita lawan karena tidak sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
Dalam hal tindakan korupsi menurut saya ada empat faktor utama kenapa di negeri kita tindak pidana korupsi sangat kuat dan mengakar, yaitu :
- Penegakan Hukum yang Lemah
- Menurut saya Undang-undang Tipikor yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah cukup baik dalam mengatur pelanggaran-pelanggaran mengenai tindak pidana korupsi di negeri ini, tetapi untuk penegakan hukumnya yang menurut saya masih belum bisa memberikan efek jera kepada para pelaku tipikor. Menurut saya para penegak hukum harus lebih berani dan tegas didalam menjatuhi hukuman kepada para pelaku tipikor, seperti contohnya pejabat negara atau wakil rakyat yang pernah tertangkap karena kasus korupsi sudah tidak bisa lagi berkecimpung dalam bidang pemerintahan ataupun politik, atau bahkan sampai pada hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Penambahan jumlah aparat penegak hukum untuk tipikor dapat menjadi solusi pemerintah untuk semakin melawan para pelaku tipikor.
- Adanya Celah Kesempatan untuk Melakukan Tipikor
- Terkadang tindak kejahatan muncul bukan hanya karena ada niat dari sipelaku tetapi juga dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Pola pemerintahan yang tersistem dan terintegrasi dengan baik seperti e budgeting, e procurement dan e planning yang dimulai pada saat era pemerintahan Jokowi sudah cukup mepersempit celah kesempatan para pelaku tipikor. Audit berkala dan pelaporan pelaksanaan anggaran daerah dan pusat yang transparan juga bisa menjadi solusi untuk mempersempit kesempatan para pelaku korupsi untuk melakukan tipikor.
- Kesejahtraan Aparatur Pemerintahan dan Penegak Hukum yang Masih Rendah
- Masih rendahnya kesejahtraan aparatur pemerintahan dan para penegak hukum seringkali menjadi alasan mereka untuk menerima suap disaat mereka melakukan pekerjaanya. Ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan kesejahtraan yang baik bagi para aparat pemerintahan dan penegak hukum agar tidak mudah disuap. Misalnya lewat sistem insentif berdasarkan kinerja mereka atau bisa dengan sistem reward and punishment.
- Budaya Korupsi yang Sudah Mengakar di Indonesia
- Berbicara mengenai tipikor menurut saya ini merupakan budaya dari proses pembentukan karakter yang sudah turun temurun. Jika kita ingin mengubah budaya tersebut maka kita harus memulai dari pendidikan. Menurut saya pemerintah harus menambah kurikulum pendidikan mengenai pembangunan karakter dan nasionalisme. Siswa-siswi dari sekolah dasar sudah harus belajar mengenai sifat kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, integritas, sosialisme dan nasionalisme sesuai dengan takarannya masing-masing.
Selain tindakan korupsi, tindakan intoleransi juga dapat mebahayakan kehidupan bernegara kita karena tidak sesuai dengan asas kebhinekaan yang merupakan prinsip negara kita dalam berbangsa dan bermasyarakat. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindakan intoleransi dan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara itu yang menjadi faktor utama penyebab maraknya tindakan intoleransi saat ini.
Serangan paham-paham asing di era globalisasi saat ini semakin merongrong kekuatan ideologi Pancasila kita. Pemahaman mengenai Pancasila sebagai dasar negara harus kita tanamkan dalam dunia pendidikan dari sedini mungkin.
Demikian pandangan saya dalam menyikapi masalah korupsi dan intoleransi, pada intinya jika memang kita mau melawan korupsi dan intoleransi yang paling utama adalah kita harus membangun kembali karakter bangsa dari sedini mungkin. Nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, nasionalisme dan pancasila harus benar-benar secara serius kita utamakan dalam pembentukan karakter generasi masa depan bangsa dari usia sedini mungkin.
Ready Brahmana Yudha, SH, SE
Bacaleg DPRD DKI Jakarta
