Pada tahun 2019, khazanah ilmu ekonomi dunia sedang diguncang. Ia diguncang oleh sebuah teori yang dibangkitkan dari kuburnya. Pembangkit teori ini adalah sayap sosialis-populis di negara-negara barat. Mereka menganggap teori ini sebagai cara baru untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter. Nama teori tersebut? Modern Money Theory (MMT).
MMT adalah salah satu konsep paling nge-hype dalam political economy saat ini. Hype ini terjadi seiring dengan meningkatnya popularitas sosialisme-populis di dunia barat. Idealisme yang membara sampai banyaknya politisi ngartis dari sayap ini membuatnya populer. Ideologi ini begitu populer, bahkan 61% anak muda Amerika berpandangan positif terhadap sosialisme. MMT comes with it.
Lantas, apa itu MMT? MMT adalah sebuah teori ekonomi yang menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki fiscal constraint, jika ia menerbitkan mata uangnya sendiri. Fiscal constraint hanya terdapat pada sektor privat. Sehingga, pemerintah bisa melakukan belanja publik sebanyak-banyaknya, tanpa harus takut bangkrut seperti sektor privat.
Tesis ini didasari oleh empat prinsip utama. Tanpa menganalisis keempat prinsip ini, kita tidak akan bisa memahami MMT sebagai sebuah konsep. Mari kita mengupasnya satu per satu.
Pertama, pemerintah adalah currency issuer dan sektor privat adalah currency user. Pemerintah adalah pencipta dari uang kartal. Sebagai unit ekonomi, pemerintah bisa memenuhi segala kewajibannya dengan mencetak uang baru (creating new money). Dalam era fiat money, pemerintah bisa mencetak uang sesuka dirinya tanpa monetary and fiscal constraint.
Sementara, konsumen dan produsen dalam sektor privat adalah pengguna uang kartal. Mereka tidak mampu menciptakan uang sendiri. Sehingga, sektor privat menghadapi fiscal constraint. Artinya, mereka harus menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran (balance the books). Selain itu, sektor privat bergantung pada pemerintah sebagai currency issuer dalam transaksi ekonomi.
Kedua, kebijakan fiskal berfungsi untuk mendorong penggunaan mata uang resmi di sektor privat. Seperti yang kita ketahui, kebijakan fiskal terdiri atas instrumen pajak dan belanja publik. Dalam teori ini, pajak berfungsi untuk mengurangi peredaran uang dalam masyarakat. Sementara, belanja publik berfungsi untuk menambah peredaran uang dalam masyarakat.
Dengan menambah peredaran uang, belanja publik menjadi senjata untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Tetapi, bertambahnya peredaran uang dapat menciptakan inflasi dalam perekonomian. Disinilah pajak berperan untuk menyerap excess money dari masyarakat dan meredakan inflasi.
Ketiga, belanja publik bisa digunakan oleh pemerintah untuk mendorong performa perekonomian. Teori ini berasumsi bahwa fiscal constraint dalam sektor privat membatasi kemampuannya dalam menggunakan faktor produksi. Maka, untuk mengeksploitasi segenap faktor produksi, diperlukan belanja publik dalam bentuk proyek-proyek padat karya (public employment programs).
Program-program ini menghasilkan multiplier effect yang dijadikan senjata untuk mencapai dua objektif. Pertama, full employment yang dicapai melalui penciptaan lapangan kerja besar-besaran dalam sektor publik. Kedua, stable economic growth yang dicapai dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Akhirnya, muncul sebuah perekonomian yang berkeadilan.
Keempat, rasio utang dan defisit anggaran pemerintah tidak terlalu penting. Teori ini menyatakan bahwa utang pemerintah (government debt) adalah tabungan dari berbagai pihak dalam bentuk obligasi pemerintah (savings in government bonds). Sebagai penerbit obligasi, pemerintah mampu membayarkan pokok dan bunganya dengan mencetak uang baru.