Pusat Data Nasional yang dijebol hacker sejak beberapa hari yang lalu sebenarnya bukanlah hal yang aneh di negeri ini. Walaupun menyedihkan, nyatanya demikian. Semua itu tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang terkadang tak tahu arahnya kemana terkait sistem data di negara ini.
Mimpi untuk menjadikan data terpusat secara nasional sebenarnya sangat indah dan baik untuk diwujudkan. Akan tetapi dengan beberapa catatan. Ada beberapa hal yang menurut saya harus menjadi perhatian, jika ingin benar-benar punya niat baik menjaga data negara dan penduduknya.
1. Sumber Daya Manusia
Ini hal yang paling penting. Saya tidak tahu bagaimana kondisi pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Kominfo. Walaupun sebenarnya sudah ada draft Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Telekomunikasi yang sudah direncanakan sejak tujuh tahun silam. Nyatanya saya tak menemukan hasil akhir berupa Peraturan Menteri Kominfo terkait.
Padahal mengutip rancangan Peraturan Menteri Kominfo, isinya adalah tentang kerangka penjenjangankualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidangpendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalamankerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di sektorKomunikasi dan Informatika.
Kalau hal mendasar terkait penerapan rencana pemberdayaan SDM saja diabaikan, bagaimana bisa hal-hal teknis yang harus dikerjakan oleh ahlinya bisa terjamin mutunya?
Disisi lain, pimpinan kementerian sendiri sama sekali tidak punya latar belakang dan pengalaman di bidang IT. Jadi, bagaimana bisa tahu akar masalah dari Kementerian yang memang rawan masalah. Hal ini berkaca dari menteri terdahulu yang terpapar masalah korupsi triliunan rupiah.
Belum lagi ditambah pengakuan Menteri Kominfo terkini, bahwa beberapa stafnya yang menjadi pelaku judi online. Entah ada apa sebenarnya dengan SDM di Kementerian yang bertanggungjawab atas data-data penting di negeri ini.
2. Patologi Birokrasi
Kegiatan-kegiatan strategis yang memerlukan anggaran banyak dan menggunakan pihak ketiga, akan sangat tidak efektif tepat sasaran jika fokusnya hanyalah pada besaran anggaran yang digunakan, bukan pada objek kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan.
Proyek kegiatan dengan anggaran fantastis, sangat rawan dengan korupsi. Hal yang sampai saat sekarang masih susah diberantas. Birokrasi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan tahapan yang cukup panjang salah satu bidang keladi tidak efektifnya perwujudan rencana dalam institusi pemerintahan.