Pemilihan Umum telah usai pada 14 Februari 2024 lalu. Pemilihan tersebut menjadi sebuah ajang pemilihan terbesar di negara ini karena dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara serta diselenggarakan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu pula pemilu kali ini tidak hanya menyelenggarakan pemilihan legislatif yang biasanya setiap wajib pilih melakukan pemilihan kepada calon legislatif sebanyak 4 orang di 4 tingkatan yang berbeda, pada pemilu kali ini diramaikan dengan hadirnya pemilihan eksekutif yakni calon presiden dan wakil presiden.
Berlangsungnya pemilu kali ini dirasa sangat berbeda, karena berbagai proses yang dapat disaksikan secara bersama-sama mulai dari sebelum pendaftaran calon presiden ke KPU, selama proses sosialisasi dan kampanye, pemungutan suara, hingga saat perhitungan suara, sangat kental adanya kekuasaan yang memang berusaha agar hasil dari perhitungan suara sesuai dengan keinginannya.
Tindakan ini dimulai dari dipaksakannya calon presiden tertentu untuk lolos di pendaftaran oleh KPU, dengan melakukan penyesuaian persyaratan di MK yang kebetulan antara calon eksekutif dengan ketua hakim MK memiliki hubungan paman keponakan sehingga sangat kental nuansa nepotismenya. Kejadian ini benar-benar mencederai semangat reformasi yang lahir di tahun 1998.
Dengan hadirnya kekuasaan yang tampak malu-malu untuk diakui di ruang publik telah merubah tatanan yang ada secara halus, telah menjadi sinyal adanya perubahan haluan negara ini yang tadinya demokratis menjadi berbayang negara kekuasaan, di depan panggung demokratis tetapi di belakang layar sesungguhnya telah hadir kekuasaan dengan pengendalian demikian kuatnya.
Saya merasa khawatir dengan negara ini melalui kepemimpinan eksektif yang untuk sementara telah dinyatakan sebagai pemenang, akan arah tujuan perjalanannya, hendak dibawa menuju jalan yang lurus menuju kepada kemenangan, ataukah menuju kepada suatu kondisi sosial di mana segala sesuatu ditentukan oleh pemenang pemilu.
