Biaya kuliah yang tinggi dan mahal di Indonesia dewasa ini ditengarai sebagai akibat pelepasan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi.
Meski ada penilaian bahwa sistem pembiayaan sekarang relatif adil karena berdasarkan kemampuan orang tua /sponsor mahasiswa, namun hal tersebut masihlah dinilai problematis.
Kini, setiap mahasiswa harus membayar biaya pendidikan sendiri tanpa harus mengharap tanggungan dari pemerintah lagi (sesuai penghasilan orang tua/sponsor) selama belajar di Perguruan Tinggi.
Model subsidi silang pun dinilai sebagai jalan untuk memeratakan akses antara mahasiswa dengan kemampuan ekonomi keluarga yang lemah dan yang mampu.
Sebelumnya, kampus negeri di Indonesia mendapatkan jaminan biaya dari pemerintah berdasarkan selisih biaya SPP dari yang dipungut ke peserta didik (mahasiswa). Contohnya, jika biaya kuliah tiap mahasiswa per semester adalah 3.000.000 rupiah, sementara SPP yang dibayar mahasiswa sebesar 600.000 rupiah per semester,
maka negara memberikan dana ke kampus sebesar 2.400.000 rupiah tiap Mahasiswa. Dengan demikian, pada sistem sebelumnya ini, negara mengambil peran besar dalam pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi, tidak peduli berapa penghasilan orang tua Mahasiswa.
Dua mekanisme pembiayaan dilihat dari peran negara di atas bisa dinilai berdasarkan cara pandang melihat sebuah gelas yang berisi air setengah. Apakah kita melihat dan menilainya "setengah penuh atau setengah kosong?".
Jika dilihat setengah penuh, maka pemerintah wajib membuatnya penuh, alias wajib membiayai penuh pendidikan tinggi. Dengan kata lain lagi, biaya kuliah mestinya gratis dan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Lalu, jika kita melihatnya setengah kosong, maka biaya pendidikan tinggi memang dilihat dan dinilai bukanlah tanggung jawab pemerintah, sehingga jikapun ada 'subsidi' itu hanyalah kebaikan hati pemerintah, bukan kewajiban.
Dari cara pandang ini, pemerintah dinilai wajar jika mencabut 'subsidi' pembiayaan pendidikan tinggi yang berkonsekuensi menjadikan biaya kuliah mahasiswa menjadi melangit dan tak terjangkau banyak kalangan. Toh, itu bukan kewajiban pemerintah, dalam cara pandang satu ini.
Sekarang, mari kita berandai andai. Jika seorang mahasiswa membiayai sendiri kuliahnya tanpa sokongan dana dari negara, maka apakah masih ada utang mahasiswa kepada rakyat?