Pendidikan tanpa kerangka filosofis bagai pohon tanpa akar, akan rapuh karena tak memiliki fondasi yang kuat. Seperti itulah kondisi pendidikan nasional sampai saat ini. Kodrat manusia yang sadar potensi , sadar realitas dan sadar perubahan menjadi suara minoritas dalam ruang pendidikan.
Peserta didik sebagai "produk" pendidikan diarahkan sekedar memenuhi kebutuhan pasar. Paradigma yang ditanamkan pada peserta didik maupun mahasiswa tak lebih sekedar investasi ekonomi belaka. Investasi dalam istilah ekonomi pada prinsipnya berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan yang juga sama relevansinya dengan penanaman modal.
Kaum intelektual mutakhir justru repot untuk menjadi pns, mengurus proyek atau sekedar mencari jabatan. Bahkan tak jarang kenaikan tingkat gelar kesarjanaan baik S1,S2,S3 sekedar berorientasi pada peningkatan ekonomi, jabatan, bahkan tak jarang sebagai gengi belaka. Peristiwa terkini menampilkan realitas tersebut. Temuan plagiarisme lulusan doktor UNJ mengemuka. Kasus ini menyeret pejabat Sulawesi Tenggara, termasuk Gubernur Nur Alam.
Lemahnya ruang gerak produksi karya ilmiah kaum intelektual tersebut bisa dilihat dari jumlah anggaran riset. Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro pun mengakui bahwa anggaran pengembangan riset Indoenesia masih belum dapat mendapat perhatian yang memadai. Saat ini anggaran yang disediakan melalui APBN hanya berkisar sekitar 0,1 persen dari PDB.
Inovasi teknologi saya kira merupakan kunci pengembangan kualitas pendidikan Indonesia. Sementara konstruksi kesadaran akademik masih jauh dari 'keakuan' falsafah pendidikan. Ruang dialogis episteme pendidikan terus mengambang dan berpihak pada episteme politik praktis. Jeritan peserta didik, guru, dosen, bahkan pakar-pakar pendidikan seakan teracuhkan dan bertentangan dengan cita-cita luhur founding father pendidikan.
