Muna Barat - Masyarakat Kasimpa Jaya merasa resah dengan adanya pembagian tanah yang di peruntukan untuk pecahan KK di Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat.
Dimana pembagian tanah tersebut dinilai tidak transparan dan banyak menuai polemik, pasalnya mulai dari awal masyarakat yang mendapatkan bagian tanah tersebut di instruksikan oleh kepala desa untuk membayar sebesar 500 rb sebagai syarat administrasi pembuatan sertifikat.
Saifudin sebagai masyarakat Kasimpa jaya menilai bahwa pembayaran 500 rb tersebut sudah menyalahi aturan atau di kategorikan sebagai pungli.
Saudara saya yang awalnya akan mendapatkan tanah 25m x 25m tetapi muncul pernyataan baru bahwa saudara saya itu hanya bisa mendapatkan 15.5m x 25m, anehnya lagi 2 hari lalu kepala dusun dan pak RT datang menyampaikan bahwa Kaka Saya hanya bisa mendapatkan 12,5m x25m. Ini sangat membingungkan kenapa Kakak sya itu hanya mendapatkan 12.5m x 25m. Sementara yang lain mendapatkan 25.m x 25.m
Saifudin menghimbau agar pembagian tanah di Desa Kasimpa jaya tersebut harus transparan dan terlepas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.
Mahasiswa fisip tersebut mengingatkan kepada semua pihak terkait yg ikut terlibat dalam pembagian tanah tersebut untuk
'Jika memang mereka melakukan praktek diluar dari koridor dan menyalahi aturan sya tidak segan-segan akan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib.
Editor:
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H