Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, tak luput dari fenomena money politik. Praktik kotor ini bagaikan kanker yang menggerogoti demokrasi lokal, merusak nilai-nilai luhur dan merenggut hak rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Money politik menjelma menjadi alat bagi para politisi busuk untuk membeli suara rakyat. Mereka bagaikan lintah yang menghisap darah rakyat, memanfaatkan kemiskinan dan keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk meraih kekuasaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan "serangan fajar" politik uang adalah bentuk suap-menyuap. Inilah akar dari kasus korupsi. Jika kita masih permisif terhadap politik uang, harapan terhadap sistem pemerintahan dan lainnya bersih dari korupsi kian sulit.
Sebagai contoh pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu menangkap tangan 25 kasus politik uang yang dilakukan selama masa tenang. Kasus ini tersebar di 13 provinsi. Beragam jenis barang yagn diberikan partai politik/kandidat kepada pemilih, seperti sembako, deterjen, dan uang tunai. Temuan uang paling banyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp190 juta.
Dikutip dari detik.com (Senin, 19 Februari 2024) Aliansi Madura Indonesia (AMI) melaporkan adanya 4 kasus dugaan money politic di Pemilu 2024 yang dilakukan caleg melibatkan petugas KPPS ke Bawaslu Surabaya. Nilai politik uang itu diduga mencapai puluhan juta rupiah.
Dampak money politik di Surabaya tak main-main. Praktik ini melahirkan pemimpin yang tak kompeten, lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompoknya, ketimbang mengurus rakyat. Tak heran, jika banyak program pembangunan yang mandek, layanan publik tak berkualitas, dan korupsi merajalela. Money politik juga mencederai moralitas masyarakat. Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan tergantikan oleh pragmatisme dan materialisme. Masyarakat diajarkan untuk menukarkan hak pilihnya dengan segepok uang, mengabaikan visi dan misi calon pemimpin.
Apatisme politik pun menjadi konsekuensi. Masyarakat muak melihat demokrasi yang dipermainkan oleh para politisi rakus. Mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu, merasa bahwa suara mereka tak berarti.
Oleh karena itu, pemberantasan money politik di Surabaya adalah sebuah keharusan. Upaya kolektif dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas, sangatlah diperlukan. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait money politik. Bawaslu dan aparat penegak hukum harus berani menindak tegas para pelanggar.
Pendidikan politik masyarakat perlu digencarkan. Masyarakat harus diedukasi tentang bahaya money politik dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan iming-iming uang. Organisasi masyarakat sipil juga harus aktif dalam mengawasi proses pemilu dan melaporkan praktik money politik kepada pihak berwenang.
Masyarakat luas pun tak boleh tinggal diam. Kita harus berani menolak segala bentuk money politik dan menggunakan hak pilih kita dengan cerdas dan bertanggung jawab. Ingatlah, demokrasi adalah milik rakyat. Tak boleh kita biarkan demokrasi di Surabaya dibajak oleh para politisi rakus. Mari kita bersatu padu, lawan money politik, dan bangun demokrasi lokal yang sehat dan bermartabat!
Sebagai generasi muda yang akan menjadi wajah dari bangsa ini, sudah sepantasnya kita peka terhadap masalah maslaah yang krusial ditengah masyarakat. Jika bukan kita dari generasi muda untuk memberantas praktik ini lantas siapa lagi yang dapat kita percaya untuk menjaga demokrasi negeri ini agar tetap berjalan dengan sepatutnya.
Sebagaimana kata Bung Karno "beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia". Bersama, kita ciptakan Surabaya yang bebas dari money politik, dan bangun masa depan yang lebih cerah bagi kota tercinta ini.