Sidoarjo, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu kawasan penyangga utama Surabaya atau Gerbangkertosusila, kerap menjadi sorotan publik. Sayangnya, sorotan tersebut tidak selalu hadir karena prestasi, melainkan juga akibat kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat pentingnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perjalanan politik di Sidoarjo berputar di antara dua nama besar: Saiful Ilah dan Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor. Keduanya memiliki cerita kepemimpinan yang penuh tantangan, tetapi juga diselimuti bayang-bayang masalah hukum.
Era Saiful Ilah: Dari Pertumbuhan Ke Kemerosotan
Saiful Ilah, mantan Bupati Sidoarjo, menjabat sebagai kepala daerah selama 2 periode. Di bawah kepemimpinannya, Sidoarjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor industri dan infrastruktur. Namun, keberhasilan tersebut tercoreng ketika pada tahun 2020, Saiful Ilah terjerat kasus korupsi. Ia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap terkait proyek pengadaan infrastruktur di kabupaten tersebut dan pada tahun 2023, Saiful Ilah Kembali ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemberian gratifikasi dari pihak swasta, ASN Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, hingga Direksi BUMD.
Kasus ini menjadi pukulan besar bagi masyarakat Sidoarjo. Sebagai figur yang dikenal luas, Saiful Ilah sempat mendapat dukungan politik yang kuat dari masyarakat. Namun, bukti yang ditemukan KPK memperlihatkan adanya praktik kotor yang melibatkan dirinya dan sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah. Penangkapan Saiful Ilah menegaskan bahwa budaya korupsi masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah.
Kehadiran Gus Muhdlor: Harapan Baru atau Tantangan Lama?
Pasca kejatuhan Saiful Ilah, tongkat kepemimpinan Sidoarjo beralih ke Ahmad Muhdlor Ali, yang dilantik sebagai Bupati Sidoarjo pada tahun 2021. Gus Muhdlor, seorang tokoh muda dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relatif segar, membawa harapan baru bagi masyarakat. Berbekal visi untuk membawa Sidoarjo ke arah yang lebih maju dan bersih, Gus Muhdlor gencar memperkenalkan program-program berbasis transparansi dan akuntabilitas.
Namun, perjalanan Gus Muhdlor tidaklah mulus. Tantangan terbesar yang ia hadapi adalah melepaskan Sidoarjo dari citra buruk korupsi yang diwariskan dari era sebelumnya. Banyak pihak menyoroti apakah kepemimpinannya mampu memutus rantai praktik-praktik koruptif yang sudah mengakar di pemerintahan lokal.
Dalam beberapa kesempatan, Gus Muhdlor menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia juga berupaya memperkuat pengawasan internal melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawas independen. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Meski kepemimpinannya masih berjalan tiga tahun, namun berbagai pembangunan tuntas dilakukan bupati yang kerap disapa Gus Muhdlor itu. Betonisasi jalan masif dilakukan. Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat dan SMPN 2 Tulangan dituntaskan. Frontage road Waru-Buduran juga sedikit lagi dirampungkan. Bahkan lewat koordinasi yang bagus dengan pemerintah pusat, bupati Gus Muhdlor mampu mewujudkan pembangunan fly over Aloha, fly over Krian dan Tarik. Keberadaaan tiga proyek strategis nasional itu benar-benar dinanti warga Sidoarjo. Meskipun Gus Muhdlor membawa angin segar, bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Sejumlah isu mirip yang membayangi pendahulunya mulai mencuat ke permukaan. Laporan mengenai dugaan nepotisme dalam pengadaan proyek tertentu dan kritik atas pengelolaan anggaran publik menjadi bahan perbincangan. Walaupun belum ada bukti konkret yang menyeret Gus Muhdlor ke ranah hukum, kritik ini menunjukkan betapa sulitnya memutus mata rantai korupsi yang telah lama mengakar di politik lokal Sidoarjo.
Masalah Budaya Korupsi di Politik Lokal
Korupsi yang terjadi di Sidoarjo, baik pada era Saiful Ilah maupun dalam masa kepemimpinan Gus Muhdlor, tidak bisa dilepaskan dari budaya politik lokal yang sarat dengan patronase. Dalam sistem seperti ini, hubungan antara pejabat publik dan pengusaha sering kali didasarkan pada kepentingan saling menguntungkan, yang membuka peluang besar bagi praktik korupsi.