Kalau satu persatu rakyat Indonesia ditanya apakah setuju dengan kenaikan harga BBM, saya yakin semuanya akan menjawab tidak setuju. Kalau ada yang setuju paling bisa dihitung dengan jari. Jangan ditanya kenapa mereka tidak setuju. Rakyat tidak punya banyak argument seperti para pejabat dan wakil rakyat.
Kenyataan sebaliknya, kalau ditanya kepada DPR, mayoritas mereka akan mendukung rencana kenaikan harga BBM ini. Hanya beberapa fraksi (PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PKS juga barangkali) yang mendukung rencana ini.
Pertanyaannya, bukankah mereka itu biasa disebut ‘wakil rakyat’ ? tetapi kenapa jawabannya berbanding terbalik dengan suara rakyat? Ya, Wakil Rakyat itu nonsense, yang ada Wakil Partai Politik.
Pertimbangannya bukan lagi rakyat, tetapi Partai. Partai koalisi pemerintah harus setuju dengan rencanapemerintah, apapun bentuknya, tidak peduli akan menyakiti rakyat. Sangat tepat kalau mereka disebut wakil Partai, atau wakil Pemerintah.
Karena kalau memang mereka wakil rakyat, seharusnyamereka mewakili aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM, bukan kebijakan Partai yang nota bene mendukung pemerintah. Sekali lagi mereka di DPR (Kecuali mereka yang menolak rencana pemerintah) hanya Wakil Partai.
Kalau kondisinya seperti ini, rasanya tidak perlu ada DPR. Toh tujuannya hanya ingin menikmati atau meminta bagian kue pembangunan. Bukan untuk mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan harapan rakyat mayoritas.
Buat PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, saya mendukungmu. Buat PKS, salut. Sebagai partai peserta koalisi tidak serta merta mengikuti kebijakan pemerintah dibawah presiden asli Pacitan itu. Suara rakyat tetap jadi pertimbangan.Lagian, siapa yang membuat aturan bahwa partai peserta koalisi sepenuhnya harus mendukung pemerintah? Kalau seperti ini, sekali lagi apa gunanaya DPR?
Yaaaa, kita tunggu hasil sidang Paripurna soal rencana kenaikan harga BBM. Konstelasi politik bisa berubah setiap saat.
Magetan, 29 Maret 2012.