PERNYATAAN UMUM
Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada Desember tahun 1963, OPM sendiri merupakan gerakan separatis bersenjata yang memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi wilayah Papua dari pemerintahan Indonesia.
Gerakan OPM seringkali disebut dengan beberapa istilah yang berbeda oleh berbagai pihak. yakni,
- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
- Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)
- Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP)
Faktor Terbentuknya OPM
Pada awalnya, OPM adalah gerakan kargoisme spiritual yang menggabungkan kepercayaan kristiani dan adat. Kepala distrik Demta, Aser Demotekay, yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan menentang kekerasan, mendirikan organisasi ini. Namun, figur OPM seperti Jacob Prai melanjutkan gerakan dengan kekerasan. Selanjutnya, OPM mengirimkan dokumen ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta persetujuan New York ditinjau kembali; dokumen tersebut mencantumkan tuntutan kemerdekaan serta rencana kabinet Papua Barat.
Robert Kennedy merancang Perjanjian New York, yang ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962. Sesuai dengan piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB yang dikenal sebagai "Act of Free Choice" (Penentuan Pendapat Rakyat), Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat memiliki kebebasan untuk memilih nasib mereka sendiri. Namun, Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut. Hal ini menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok di wilayah tersebut, termasuk OPM.
Sejak itu, OPM terus menjadi gerakan separatis bersenjata yang menyuarakan tuntutan kemerdekaan bagi Papua. Setiap tanggal 1 Desember, mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol kemerdekaan Papua. Namun, aktivitas OPM juga telah menimbulkan tuduhan makar dari pemerintah Indonesia.
Berdasarkan telaahan teori diungkap bahwa pemberontakan itu terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan yang dialami oleh manusia dalam suatu sistem politik atau negara.
KONFLIK
Serangkaian konflik bersenjata masih berlanjut di Papua. Rangkaian peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis yang mendukung kemerdekaan Papua terus terjadi sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Ada banyak warga sipil yang menjadi korban.
Berbagai upaya pemerintah, termasuk yang terakhir dari Presiden Joko Widodo, belum berhasil mengurangi konflik di Papua. Motivasi yang mendorong kekerasan semakin beragam. Bukan hanya masalah kemerdekaan, tetapi juga rasisme yang masih kuat.