Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA dan SMK akan digelar pekan inisejatinya merupakan ujian pertama bagi Mendikbud dalam mengelola lembaga yang baru beberapa bulan dipimpinnya. Berbagai kebijakan strategis pun dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyambut hajatan tahunan yang selalu menyita perhatian masyarakat tersebut. Mulai dari menghapus fungsi UN sebagai penentu kelulusan, sampai dengan mempersiapkan UN online bagi sekolah-sekolah yang dianggap telah siap. Semua itu dilakukan pemerintah agar UN tahun ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Harapan akan terselenggaranya UN yang kredibel memang telah lama disuarakan oleh kalangan pendidikan. Himbauan untuk melaksanakan UN dengan penuh kejujuran pun sudah sering disampaikan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang peduli terhadap nasib pendidikan. Sayangnya, himbauan tersebut hanya dianggap angin lalu karena faktanya sekolah belum mampu melepaskan diri dari tekanan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap baik atau buruknyacitra pemerintah (daerah).
Bagi Mendikbud sendiri, UN yang akan dilaksanakan bulan Mei mendatang tersebut memiliki dua arti. Pertama, UN perdanadi masa kepemimpinan Anies Baswedan ini merupakan ajang untuk menguji konsistensi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi belajar dengan penuh kejujuran. Dalam hal ini masyarakat pun akan menilai sejauh mana kemampuan manajerial seorang Mendikbud dalam mengkondisikan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya untuk melaksanakanUN (yang bersih) sesuai arahannya. Pembangkangan beberapa daerah terhadap keputusan Mendikbud yang mewajibkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006, tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam upaya menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kedua, UN yang dilaksanakan tahun 2015 ini pada dasarnya merupakan ajang pertaruhan yang akan menentukan nasib UN pada tahun-tahun selanjutnya. Apakah berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut akan mampu merubah wajah dunia pendidikan menjadi lebih baik, ataukah sebaliknya. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mampu memanfaatkan sisa waktu yang ada agar pelaksanaan UN tahun ini benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Berbagai persoalan yang kerap kali menyelimuti seperti keterlambatan maupun kebocoran soal hendaknyadapat diantisipasi sejak awal. Selain itu infrastruktur pendukunguntuk keperluan UN online pun hendaknya dipersiapkan dengan matang. Dengan demikian, tidak ada siswa yang terhambat dalam menyelesaikan soal-soal ujian akibat persoalan teknis.
Mengingat pentingnya UN perdana ini bagi (citra) Mendikbud dan masa depan dunia pendidikan, dukungan pemerintah daerah serta sekolah dalam menyukseskan hajat tahunan tersebut sangat diharapkan. Dengan melewati ujian pertama ini secara profesional, kita berharap kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Mendikbud saat ini akan mampu menghapus stigma negatif tentang Ujian Nasional yang sudah terlanjur tertanam dalam benak masyarakat kita.
Ramdhan Hamdani
