Lihat ke Halaman Asli

Ramadhan Hidayat

Universitas Muhammadiyah Malang

Jangan Salahkan Sistemnya, Tapi Salahkan Oknumnya

Diperbarui: 10 Maret 2024   07:21

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber: moondoggiesmusic.com

"Jika Anda memilih politisi yang korup dan tidak kompeten, jangan kaget ketika Anda mendapatkan pemerintahan yang korup dan tidak kompeten."-Mark Twain

Dalam konteks global saat ini, terdapat beragam sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di setiap negara. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, setiap negara memiliki cara tersendiri untuk mengatur tata kelola pemerintahan dan menjalankan sistem hukumnya.

Jika kita merujuk kepada semua sistem pemerintahan yang ada, tentu akan menemukan berbagai macam variasi yang luas seperti monarki, republik, demokrasi, oligarki, dan lain-lain. Setiap sistem tersebut pasti  memiliki dinamika pemerintahan  yang berbeda-beda, sesuai dengan institusi yang telah dibuat. Misalnya demokrasi yang mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Berbeda halnya dengan Kerajaan yang kekuasaannya dipegang penuh oleh seorang raja sebagai pemimpin negara tersebut contohnya Arab Saudi. 

Mana sistem yang paling sempurna?

Pertanyaan ini saya dapat Ketika mendapat kelas Democracy And Social Society. Dosen menanyakan pada saat itu dosen meminta kita melihat fenomena demokrasi yang terjadi di Indonesia. Apakah implementasi sistem demokrasi sudah tepat pada negara Indeonesia? Apakah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang tepat untuk zaman globalisasi sekarang?

Menjawab pertanyaan sempurna atau tidak, menurut saya jangankan di dalam lingkup politik, bahkan di dunia ini pun tidak ada subjek apapun yang sempurna. Semua pasti ada kekurangan alamiah di setiap individu itu masing-masing. Dalam penjelasan kali ini, mari kita sedikit bahas terkait sistem pemerintahan monarki.

Sistem pemerintahan tertua yang muncul pada awal peradaban manusia yakni 5000 tahun yang lalu monarki merupakan sistem yang memainkan peran penting dalam perkembangan agama, budaya, serta seni. Sistem pemerintahan yang memilih pemimpin negara mereka (Raja atau Ratu) melalui garis keturunan ini, mulai dikritik secara signifikan pada abad ke-17 dan ke-18, dengan munculnya Zaman pencerahan dan gerakan revolusioner oleh beberapa tokoh penting salah satunya bernama Jhon Locke melalui karyanya yang berjudul ""Two Treatises of Government".

Pastinya kritikan tersebut bukan serta merta hanya sebuah kritikan yang dikarenakan zaman telah berubah. Tapi ada beberapa proses yang salah dari sistem tersebut. Kekurangan yang paling mencolok adalah kurangnya keadilan yakni jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sistem ini hanya beberapa individu atau kelompok yang mendapat HAM. Ketidaksetaraan pada Perempuan dan perbudakan salah satu pelanggaran HAM pada sistem yang satu ini.

Terlebih lagi seorang pemimpin pada negara yang menggunakan sistem ini dipilih berdasarkan garis keturunan. Hal tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak jelas. Dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang raja tidak ada batasan yang jelas dalam monarki absolut.

Menurut pandangan saya, sistem monarki saat ini dianggap semakin tidak relevan dalam era globalisasi yang sedang berlangsung. Hal ini terutama disebabkan oleh perjuangan yang kuat dari berbagai tokoh untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Mulai dari pemikiran-pemikiran John Locke hingga gerakan hak asasi manusia modern, banyak upaya telah dilakukan untuk mengakhiri penindasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem monarki. Negara-negara sudah mulai melakukan transformasi dari monarki ke sistem berbentuk demokrasi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline