SIDOARJO | Belum genap dua bulan memasuki tahun anggaran 2023, Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa bersama TP-PKK se Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo bakal plesir Study Tiru ke Pulau dewata Bali, pada jum'at, 10 Februari hingga Minggu, 12 Februari 2023 mendatang.
Kabar keberangkatan yang beredar luas tersebut, memantik reaksi dari banyak kalangan, salah satunya dari Pegiat Sosmed dan Netizen Sidoarjo, Imam Efendi. Pasalnya, kegiatan yang diduga bersumber dari penyiasatan Silpa TA 2022 itu terkesan dipaksakan.
Efendi menjelaskan jika dihitung dari kebutuhan Study Tiru sesuai surat edaran Camat Balongbendo tanggal 6 februari 2023, nomor : 141/180/438.7.11/2023 dengan dua tujuan, yakni desa adat Panglipuran,Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan Bedugul, desa Candikuning,Kecamatan Baturiti, Tabanan Bali itu.
"Masing-masing peserta kegiatan membutuhkan anggaran 1,7 juta yang harus dibebankan di APBDes, dengan rincian untuk biaya akomodasi Rp900 ribu, serta anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp800 ribu selama dua hari kegiatan,"jelas Efendi selaku ketua umum ILS.
Padahal, dari Silpa tahun 2022 itu sendiri, terdapat didalamnya dana desa (DD) yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan Study Tiru.
Bahkan uniknya lagi, masih terang Efendi, pada salah satu media online, Kades Penambangan,Helmy Firmansah, mengatakan bahwa para Kades dan Perangkat desa dalam kegiatan Study Tiru menggunakan anggaran APBDes yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.
"Padahal dana bagi hasil pajak itu sendiri, biasanya baru turun di bulan April pada tahun anggaran berjalan,"terangnya.
Sementara itu, ditempat terpisah, anggota Forum Rembug Masyarakat Sidoarjo (FORMASI), Purwanto menilai , bahwa sesuai informasi yang Kita dapat, kegiatan Study yang diselenggarakan kali ini sudah beredar luas sejak pembahasan hingga evaluasi RAPBDes 2023 dilaksanakan.
Bila mengacu pada kebutuhan desa, Study yang dilakukan Kades beserta perangkat desa se Kecamatan Balongbendo, dipandang kurang elok dari segi etika dan tentunya sangat mencedari hati masyarakat.
"Seharusnya di awal tahun anggaran,masyarakat butuh pergerakan pembangunan di desa dari hasil Musrenbangdes untuk segera dilaksanakan. Namun fakta hari ini, para aparatur desa bersama TP-PKK desa, malah pergi ke luar Pulau dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran dengan menggunakan anggaran desa yang nilainya lumayan besar. ,"tutupnya.
Sekedar diketahui, dari total 20 desa yang ada di Kecamatan Balongbendo, di informasikan beberapa desa merasa keberatan dengan kegiatan Study Tiru yang di gagas Kepala desa Penambangan tersebut. pasalnya, selain asas manfaat yang didapat pasca Study, beberapa desa juga merasa keberatan dengan beban anggaran lain diluar kebutuhan desa, yakni pengalokasian anggaran untuk pembelian kaos Deltras bagi Kades dan perangkat desa.