Siapa yang pernah merasakan lamanya mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS? Tak hanya mengantri, anda juga perlu berpindah dari faskes pertama hingga faskes ketiga secara berjenjang untuk mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Besar (BPJS Kesehatan, 2021). Sementara itu, pengguna asuransi swasta dapat dengan mudah datang dan memberikan kartu keanggotaannya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Mari kita bahas!
Peran Asuransi dalam Ilmu Ekonomi
Salah satu fungsi asuransi adalah sebagai Consumption Smoothing. Sederhananya adalah ketika seseorang terkena musibah berupa kecelakaan hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit, orang tersebut dapat dipastikan tidak bekerja selama masa pemulihannya. Tak hanya itu, ia juga memiliki kewajiban untuk membayar tagihan rumah sakit atas perawatan yang diterima. Kombinasi dari penurunan income dan peningkatan expense yang terjadi dalam waktu yang bersamaan dapat menjadi masalah ekonomi individu tersebut.
Sekarang bayangkan jika musibah kecelakaan dialami oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari sebuah wilayah dapat turun secara signifikan. Sehingga tak hanya mengganggu perekonomian individu, melainkan juga perekonomian secara makro. Kejadian tersebut dapat diminimalisir jika mayoritas orang yang mengalami kecelakaan telah memiliki asuransi.
BPJS Kesehatan sebagai Asuransi Sosial Pemerintah
Mengingat besarnya value yang diberikan oleh asuransi, minat masyarakat untuk memiliki polis asuransi kian meningkat. Namun pada praktik di lapangan, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa premi bulanan yang wajib dibayarkan untuk memiliki polis asuransi cenderung relatif mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang. Sementara pada lain sisi, perusahaan asuransi tentu juga telah melakukan kalkulasi mengenai jumlah biaya untuk membiayai klaim dan operasional perusahaan. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah berusaha untuk memberikan layanan asuransi sosial kepada masyarakat melalui BPJS Kesehatan yang dapat membantu masyarakat ketika terkena musibah dengan biaya yang relatif rendah.
Mengapa premi BPJS bisa lebih murah dibandingkan Asuransi Swasta?
BPJS Kesehatan adalah asuransi sosial yang dikelola pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sejumlah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi defisit yang dihasilkan dari selisih beban dan pendapatan. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat aturan untuk mewajibkan kepada seluruh warga negaranya untuk bergabung dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Dengan banyaknya jumlah anggota, BPJS Kesehatan dapat menekan biaya premi bulanan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas.
Permasalahan Anggaran dalam BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu alat pemerintah dalam memberikan layanan publik. Sehingga wajar jika pemerintah tidak berfokus pada profit-oriented, melainkan mengutamakan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan prinsip tersebut, rugi/defisit bukan menjadi halangan bagi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Defisit tersebut ditutup oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN. Pada tahun 2024, pemerintah mendapatkan alokasi sebesar 5,6% dari APBN untuk pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2023). Angka tersebut naik 8,1% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Namun jumlah tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan biaya jika sejumlah anggota mengajukan klaim dalam jangka waktu yang bersamaaan. Pemerintah perlu melakukan seleksi agar anggaran yang terbatas tersebut dapat tersalurkan kepada orang yang benar-benar sedang membutuhkan.
Ilustrasi antrean panjang untuk menggambarkan Ordeal Mechanism. Foto : Zubada // istockphoto