Lihat ke Halaman Asli

Demokrasi Pasti Mati!

Diperbarui: 26 Juni 2015   11:03

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Demokrasi-demokrasi pasti mati! Khilafah pasti tegak kembali!
Saudara-saudara, demokrasi yang bersarang di negeri kita dan disambut gembira oleh para intelektual serta begitu dipuji oleh orang-orang yang takluk di hadapan peradaban Barat, justru Anda akan melihat bahwa para ahli politik Eropa telah melancarkan kritik yang tajam terhadap demokrasi, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya oleh Plato, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem sosial yang tidak sempurna. Kemudian murid plato yakni Aristoteles yang juga mencetuskan ide demokrasi mengkritik keras sistem ini dalam bukunya ‘Politics’ The Athenian Constitution. Menurut Aristoteles Demokrasi seakan memiliki konotasi negatif dan Aristoteles tidak menyebutnya sebagai bentuk negara ideal. Dalam ‘Politics’, Aristoteles menyebut Demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Menurutnya negara Demokrasi memiliki sistem pemerintahan oleh orang banyak, dimana satu sama lain memiliki perbedaan (atau pertentangan) kepentingan, perbedaan latarbelakang sosial ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan
Ia kemudian mengakui bahwa negara ideal adalah negara yang diperintah oleh seorang penguasa yang filosof, arif dan bijaksana dan kekuasaannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena itu system demokrasi utopis untuk diterapkan. Karena tidak mungkin rakyat (orang banyak) mengurusi kepentingan umum, memerintah Negara serta melaksanakan keinginan public secara bersama-sama, itu adalah mustahil. Karena semua itu berada ditangan Negara.

Dan teori undang-undang disusun oleh wakil rakyat adalah kebohongan yang nyata dalam setiap system demokrasi. Yang mengajukan undang-undang adalah pemerintah, dan parlemenlah yang menyetujuinya. Demikianpula parlemen tidak memilih pemerintah namun kepalah negaralah yag menyusun pemerintahan. Jadi penguasa itu bukanlah parlemen melainkan kepala negaranya! Oleh karena itu demokrasi ini bukanlah system yang bersifat riil!
Takbir!!

Saudara2 ku, Omong kosong bila demokrasi berpihak pada rakyat. Faktanya para kepala Negara dan anggota parlemen serta wakil rakyat hanyalah mewakili kaum kapitalis, kaum yang punya modal saja!. karena para wakil rakyat diangkat dan didudukkan di lembaga perwakilan oleh para kapitalis, pemilik modal, konglomerat. Sekarang kita lihat saja, pemilihan presiden atau parlemen yang mana yang tidak menggunakan uang kapitalis? Mulai dari kepala desa, bupati, walikota, gubenur, semuanya dibiayai kapitalis dalam kampanye maupun pemilihannya, harapannya para wakil ini dapat mewujudkan juga kepentingan mereka untuk mengeruk harta rakyat! Maka wajar saja bila keputusan-keputusan dan undang-undang nantinya akan menyengsarakan rakyat dan mensejahterahkan para kapitalis itu!

Maka sudah nyata bahwa demokrasi mandul untuk menghasilkan kesejahteraan. Bagaimana bisa sejahtera bila para kapitalis barat menyuruh jongosnya yang berkuasa saat ini untuk mencetak undang-undang penanaman modal agar mereka bisa menjajah negeri ini secara professional. Dengan UU PM tersebut investor asing bisa memiliki SDA hingga 100% dan hak guna usaha bisa mencapai 95 th dan dapat diperpangjang 35 th. Sebagaimana dalam UU No.22/2001 tentang migas yang disahkan pemerintahan Megawati itu menjadikan asing leluasa untuk mengeksplorasi migas dari sektor hulu hingga sektor hilir. Sehingga tidak sulit bagi korporasi-korporasi (baca : penjajah) asing untuk melibas perussahaan-perusahaan domestik.
Selama ini, korporasi asing sudah merajai migas disektor hulu. Chevron Pacivic Indonesia (CPI), TOTAL, Expan, Conocophilips, Petrochina, Vico, ExxonMobil, dan penjajah yang lain yang menguasai sekitar 90% produksi minyak bumi di Indonesia

Negeri ini benar2 dijual atas nama demokrasi. Indonesia for sale!

Kalau demokrasi tetap menancap kokoh dinegeri ini maka negeri ini bisa mati seperti tikus yang mati dilumbung padi karena kelaparan!

Atas nama demokrasi pula AS melakukan kerja sama keamanan dalam kemitraan strategis AS- IND yang terus mengusung isu terorisme yang sejatinya adalah rekayasa agar masyarakat ketakutan memeluk islam lebih dalam lalu berbalik memeluk demokrasi dan menjadi boneka AS!

Maka demokrasi hanyalah jalan untuk penjajahan dunia agar mengikuti tuan demokrasi yakni AS! Demokrasi hanyalah kedok untuk melanggengkan kepentingan individu dan para penjajah.

Dengan penuh keyakinan dan konsep islam yang Kaffah kami meyakini demokrasi akan segera musna karena kekurangannya. Dan islam akan bangkit karena keagungannya!

Kami menyeru kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menumbangkan demokrasi dan menggantinya dengan islam!
Takbir!
Tak ada yang menghalangi penumbangan tanpa kekerasan ini karena kami memiliki pelindung dan pemantik yang Maha perkasa, Allah SWT!

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline