Dalam era digital, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri secara luas. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan berbagai risiko, termasuk penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Untuk mengatur aktivitas di media sosial, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu.
Dasar Hukum Media Sosial di Indonesia
1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, merupakan payung hukum utama yang mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk media sosial. Beberapa poin penting dari UU ITE antara lain:
- Pasal 27: Mengatur tentang larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan.
- Pasal 28: Melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.
- Pasal 29: Mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial, untuk memastikan keamanan data pengguna dan mencegah penyebaran konten ilegal.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE)
Revisi ini menambahkan beberapa ketentuan baru, termasuk memperkuat hak pengguna terhadap perlindungan data pribadi dan memperjelas sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di platform digital.