Anomali pembentukan kabinet ditorehkan Presiden Joko Widodo, hari ini. Kejutan yang tersiar dua hari terakhir terjawab tuntas setelah Jokowi melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan berikut kader Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sejak hari ini, Gerindra secara sah (sepertinya juga meyakinkan), beriring bersama dengan pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
Menimbulkan pro kontra, iya. Menimbulkan kemarahan para pendukung masing-masing, baik Jokowi maupun Prabowo, juga iya. Tapi itulah politik. Tidak bisa ditatap secara hitam putih. Tidak ada teman atau musuh abadi di dalamnya. Yang ada, kepentingan saling menguntungkan.
Rekonsiliasi ala Jokowi-Prabowo juga, bisa dipastikan tidak bebas dari pakem itu. Kita, hanya bisa berharap, dari sekian banyak kalkulasi kepentingan dari perkongsian ini, masih ada terselip kepentingan bangsa yang akan mengerek kehidupan kita ke depan lebih baik.
Saya melihat ada sisi strategis dan (pastinya) pragmatis dari perkongsian politik ini. Pertama, ini menyangkut langkah strategis Jokowi untuk pemerintahan periode keduanya, Kedua, sebagai langkah pragmatis untuk suksesi kepemimpinan 2024, baik bagi PDIP sebagai 'pemilik' kekuasaan saat ini, maupun Prabowo dan Gerindra.
Sebagai langkah strategis, sangat kentara pada periode keduanya, Jokowi tak ingin kerjanya banyak diganggu oleh persoalan politik. Karakter Jokowi adalah pekerja. Dia akan melakukan pekerjaan yang telah dikalkulasinya baik dan bermanfaat meski tidak populer secara poltik. Karena itu, dukungan secara politik sangat ia perlukan sehingga waktunya tidak habis untuk 'meladeni' persoalan politik yang kadang tidak substansial.
Nah, belajar dari pemerintahan periode pertamanya, 'gangguan' terbesar yang menghantam Jokowi adalah ketika kekuatan politik di luar koalisi yang dimotori Gerindra dan PKS, berhimpun dengan kekuatan Islam politik. Mereka terus-menerus mengeksploitasi politik identitas secara massif dan terstruktur, yang sempat membuat Jokowi nyaris 'tersungkur'.
Oleh kelompok Islam politik, Prabowo sukses disimbolkan sebagai sosok kekuatan Islam untuk melawan rezim yang mereka narasikan dholim, anti Islam dan bla..bla..bla. Berhimpun dengan Prabowo, membuat kelompok Islam politik ini pun menjelma seolah-olah paling Islam dan besar karena merasa di-back up oleh Prabowo dan para jenderal di lingkarannya. Dan, karena 'jualannya' agama, taktik mereka sukses meraih simpati publik, terutama di kalangan pemilih emosional.
Ujungnya, hasil pilpres 2019 Jokowi--sebagai incumbent--hanya menang dengan selisih sekitar 11 persen menjadi bukti betapa hebatnya kekuatan oposisi mengkapitalisasi politik identitas. Prabowo yang pure nasionalis, tiba-tiba bermetamorfosa menjadi simbol kekuatan politik kanan akibat dahsyat dan militannya polesan yang dilakukan kelompok Islam politik.
Jokowi sadar, jika perkubuan lawan politik terus berjalan seperti itu, kembali akan merepotkan kerja periode keduanya. Karena itu, memecah Prabowo dengan kelompok Islam politik menjadi keniscayaan dan strategis.
Dan, gayung bersambut. Prabowo, rupanya juga mulai jengah dengan kekuatan Islam politik yang melingkarinya. Dia sadar, kekuatan Islam politik menungganginya untuk meraih kekuasaan. Padahal, Prabowo sangat paham, kelompok itu memiliki tujuan 'tersendiri' yang nyata-nyata bersilang jalan dengan kekuatan politik nasionalis, termasuk Prabowo dan Gerindra.
Penempatan Prabowo sebagai Menhan, juga merupakan langkah strategis Jokowi membendung infiltrasi pengaruh Islam politik termasuk kepada aparat negara yakni TNI dan Polri, berikut keluarganya.