Penulis: Rahma Yanti, Mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Indonesia sedang berada di ambang transformasi besar yang dikenal sebagai "Indonesia Emas 2045". Dengan visi ini, Indonesia berambisi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia. Namun, perjalanan menuju visi ini tidaklah mudah, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin kompleks.
Era Indonesia Emas 2045 menandai momentum penting bagi bangsa Indonesia. Dalam perjalanan menuju cita-cita ini, digitalisasi menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan infrastruktur digital, memperluas akses internet, dan mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,6% pada tahun 2022, tetapi kesenjangan masih ada, terutama di daerah pedesaan.
Digitalisasi berpotensi memperburuk kesenjangan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Di kota-kota besar, akses internet dan teknologi sangat maju, sementara di daerah terpencil, masih banyak yang terhambat oleh infrastruktur yang minim. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa hanya 51% penduduk desa yang memiliki akses internet, yang menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, program-program inklusif perlu diimplementasikan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat digitalisasi.
Keterampilan digital merupakan syarat penting untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Namun, banyak masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih memiliki tingkat keterampilan digital yang rendah. Tantangan berikutnya adalah rendahnya tingkat literasi digital. Meskipun Indonesia memiliki populasi muda yang besar, banyak dari mereka yang tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Menurut Laporan Indeks Literasi Digital 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hanya 30% masyarakat Indonesia yang dianggap memiliki literasi digital tinggi. Hal ini menjadi penghambat dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.
Dalam era digital, masalah keamanan siber semakin menjadi perhatian. Kasus pencurian data dan penipuan online menjadi semakin umum. Masyarakat dan pelaku usaha perlu lebih waspada dan memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan siber untuk melindungi informasi pribadi dan bisnis mereka.
Menurut laporan dari Cybersecurity Ventures, kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia diperkirakan mencapai $1,5 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar dalam keamanan siber.
Kebijakan pemerintah dalam mendukung digitalisasi sangat penting. Banyak regulasi yang ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri digital saat ini. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan agar dapat memberikan ruang bagi inovasi, sambil tetap melindungi konsumen dan data pribadi. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk merumuskan regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan privasi.
Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, masih banyak daerah yang belum terlayani dengan baik. Jaringan 4G dan 5G belum merata di seluruh Indonesia, yang membatasi akses ke teknologi modern. Menurut laporan dari Kominfo, hanya 50% dari total wilayah Indonesia yang terjangkau jaringan 4G.
Budaya masyarakat juga menjadi tantangan dalam adopsi teknologi. Banyak orang yang masih ragu untuk beralih ke layanan digital karena ketidakpahaman atau ketakutan akan risiko. Kampanye edukasi dan promosi yang lebih agresif diperlukan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka terhadap teknologi.