Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan Pengabdian Kemitraan Unhas (PK-UH) dengan tema PPMU-PK Dies Natalis bagi Bendahara Penerimaan di Kabupaten Bone. Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Tim pelaksana dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS pada hari Senin (19/8/2019) bertempat di Ruang Rapat Dinas PU Kabupaten Bone.
Tim LP2M Unhas diterima oleh Bapak Wakil Bupati Bone Bapak Bpk H. Ambo Dalle, MM. dan Kepala BPKAD Kab. Bone Drs. A. Fajaruddin, MM. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Universitas Hasanuddin dalam upaya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bone.
Wakil Bupati Bone sangat mengapresiasi kegiatan Tim dari LP2M Unhas, Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan Keuangan Daerah. Hal senada dikemukakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Bone yang mengharapkan agar dalam pelatihan ini ada peningkatan kapabilitas para pengelola keuangan daerah khususnya para bendahara penerimaan agar dapat terwujud akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan. Untuk itu diharapkan para bendahara penerimaan seluruh SKPD dapat memahami prosedur pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan penatausahaan penerimaan daerah yang menjadi tupoksi dari para bendahara penerimaan.
Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari para bendahara penerimaan dan pejabat penatausahaan keuangan dari seluruh SKPD Kabupaten Bone. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan tutorial. Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta dibuat dalam bentuk modul pelatihan.
dokpri
Ketua tim pelaksana PPMU-PK Dies Natalis Unhas, Dr. Alimuddin, SE.,MM., menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan pengabdian ini adalah dalam rangka meningkatkan kapabilitas Bendahara Penerimaan -- Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menatausahakan penerimaan daerah sehingga dapat menjalankan perannya secara profesional, akuntabel dan auditable sejalan dengan semangat reformasi dalam rangka penerapan good government governance.dokpri
