Amburadul! Agaknya hanya itu kata yang tepat untuk menggambarkan betapa serba kacaunya realisasi program pengadaan listrik 35.000 megawatt (MW). Sejak dicanangkan pemerintah pada Mei 2015, hingga 1 Februari 2018; baru 3,8 persen yang terealisasi. [1]
Baru 1.362 MW pabrik yang telah beroperasi, 17.116 MW telah memulai pembangunan, sementara 12.693 MW telah dikontrak dan sisanya hanya mencapai tahap pengadaan dan perencanaan. Padahal targetnya tidak tanggung-tanggung: kapasitas gabungan 35.847 MW pada tahun 2019.
Mungkinkah mengejar ketertingalan ini dalam tempo sekitar 1,5 tahun sebelum pemerintahan Jokowi-JK lengser? Sedangkan dua tahun terakhir pemerintah cuma bisa meralisasikan 3,8 persen dari target yang telah ditentukan.
Dari sini kita bisa membaca betapa kacaunya perencanaan pemerintah. Seolah-olah target kinerja adalah barang picisan yang bisa ditambal-sulam, atau diganti bila tak kesampaian. Karakter serba menggampangkan ini yang terkesan diumbar dalam bentuk janji-janji kepada rakyat.
Akibatnya, pencapaian serba kacau. Akibatnya amburadul.
Ilustrasinya begini. Apabila kita punya target program pengadaan listrik 35.000 MW dalam tempo empat tahun, jika dua tahun berselang baru tercapai 50 persen---itu wajar-wajar saja. Kalaupun mentok di angka 30 persen, masih bisa dimaklumi dengan beragam macam kilah. Tetapi bila hasilnya cuma 3,8 persen, cuma 17.116 MW, jelas ada perencanaan amburadul di sana. Ini bukan semata-mata realisasi yang sulit, melainkan sudah salah di hulunya: kepongahan dalam menentukan target.
Target yang tidak rasional akan menghasilkan pencapaian yang luarbiasa parah! Ini logika dasar, bahkan buat mereka yang tidak lulus SD.
Saya tidak ingin membanding-bandingkan. Tapi saya tidak punya cara lagi selain membandingkan program pengadaan listrik di era Jokowi dengan era SBY.
Target dan perencanaan pemerintahan SBY jauh lebih rasional ketimbang era Jokowi. Berdasarkan audit BPK, pada akhir periode SBY, perkembangan proyek listrik Fast Track Program Tahap I 10 ribu megawatt baru mencapai sekitar 80 persen dari target. [2]
Sementara kapasitas listrik nasional diketahui meningkat, dari 25,717 MW pada periode 1999-2004 menjadi 48.101 MW pada periode 2004-2014. Artinya selama 10 tahun SBY berhasil meningkatkan kapasitas listrik nasional sebesar 22.384 MW. Lantas, kok bisa-bisanya tim Jokowi memasang target 35.000 MW dalam tempo empat tahun?
Pertanyaannya, tidakkah Jokowi belajar dari pemerintahan SBY. Bahwa program pengadaan listrik tidak semudah mencetak kartu atau membeli sepatu Sneaker?