Pemilu 2024 sebentar lagi akan di helat, partai-partai politik dan kader partai sibuk mondar-mandir pindah partai dan koalisi.
Kita bisa lihat dari kasus Budiman Sudjatmiko yang menyatakan dukungan kepada Prabowo yang dihantui pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini ironis, bahkan Budiman termasuk aktivis yang dipenjara kala itu. Dukungan Budiman terhadap Prabowo seakan melupakan penculikan kawan-kawan aktivisnya di PRD (Partai Rakyat Demokratik). Ini mungkin saja sebagai upaya perbaikan karir politik dan alasan ideologi dijadikan tameng untuk menutupi langkah pragmatisnya.
Yang menghebohkan publik baru-baru ini dengan penunjukkan Cak Imin sebagai capres dari Anies Baswedan. Upaya ini dinilai agar mendapat suara dari NU, upaya deklarasi itu sehingga berdampak pada keluarnya Partai demokrat dari koalisi perubahan untuk persatuan karena menganggap dikhianati oleh Nasdem dan Anies.
Dari begitu dinamisnya peta koalisi ini, kita melihat adanya pragmatisme yang dipertontonkan kepada publik, perbedaan yang terjadi bukan karena perbedaan ide dan program tetapi lebih kepada kalkulasi mengejar kursi kekuasaan.
Tetapi satu hal yang perlu kita soroti adalah bagaimana partai - partai politik yang berkuasa hari ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil mulai dari Undang - Undang Omnibus Law sampai Undang - Undang Kesehatan. Partai-partai ini yang nantinya akan menjadi peserta dan pengusung capres-cawapers di Pemilu 2024. Apa kemudian yang bisa kita harapkan dari partai-partai ini?
Tidak ada, karena politik kita hari ini di isi oleh pengusaha sekaligus politikus birokrat yang hanya ingin memberikan karpet merah dan kesejahteraan kepada segelintir orang. Partai-partai ini absen dalam narasi dan implementasinya tentang kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyar indonesia.
Sudah saatnya kita cerdas untuk menentukan arah politik kita, jangan lagi terjebak obral janji dan retorika belaka.
