Semenjak munculnya hastag '#STMbergerak' dan '#STMmelawan' yang beredar di media sosial, diduga juga kedua hastag tersebut memicu para pelajar untuk ikut dalam aksi unjuk rasa penolakan KPK dan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), serta menolak rencana sejumplah pengesahan RUU lainya, beberapa waktu yang lalu.
Beruntunglah hastag tersebut merebak sehari setalah terjadinya unjuk rasa di Gejayan hari Senin 23 September 2019 kemarin. Sehingga, pelajar di kota Yogyakarta tidak bisa terpengaruh hastag tersebut karena belum ada aksi unjuk rasa yang akan terjadi kembali di kota ini.
Kendati demikian, Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Yogyakarta mewanti-wanti supaya para pelajar tidak ada yang mengikuti aksi tersebut, jika misalnya terjadi aksi unjuk rasa kembali.
Dilansir dari koran Tribun Jogja, Sri Sultan Hamengku buwono X, mengingatkan agar pelajar tidak ikut-ikutan persoalan politik di karenakan umur mereka yang belum sampai. Selain itu Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga juga sudah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengkondisikan para siswanya agar tidak terpancing ajakan berunjuk rasa tersebut.
Bagaimana solusi untuk pelajar yang ingin menyampaikan aspirasinya?
Media sosial saat ini sudah banyak dimiliki oleh banyak orang, termasuk DPR dan pejabat pemerintahan. Pelajar yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa melalui media sosial yang dimiliki oleh anggota DPR atau Pejabat pemerintahan lainya.
Hal ini dirasa cukup, karena aksi unjuk rasa di jalanan masih sangat berbahaya bagai pelajar seperti mereka. Di dalam unjuk rasa di jalanan, biasanya ada provokator yang memicu untuk berbuat kericuhan, sedangkan emosi mereka banyak yang masih belum stabil. Sehingga, ditakutkan mereka gampang terprovokasi dan ikut membuat kericuhan. Sangat disayangkan jika mereka sampai terluka ketika sedang melakukan aksi demo, apa lagi yang terluka hanya sekedar ikut-ikutan aksi tanpa tahu betul apa masalahnya.
Salah satu solusi ini mungkin bisa digunakan oleh semua pelajar di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Lagi pula, pelajar seperti mereka juga masih banyak belajar soal menyampaikan aspirasi, apalagi berpolitik. Jadi, tidak ada salahnya jika solusi ini dilakukan.