Manajemen Kabut Asap Sumatra

Di tengah deraan penyakit ispa akibat kabut asap kebakaran (pembakaran???) hutan di Propinsi Riau, saya mencoba kembali mengingat-ingat mata pelajaran sejarah ketika di sekolah dasar dulu. Teringat ketika penjajahan VOC Belanda membuka perkebunan tebu dan rempah-rempah. Haqqul yaqin sama sekali tidak ada halaman pelajaran atau guru yang menceritakan terjadinya kabut asap akibat pembukaan lahan perkebunan kumpeni VOC Belanda tersebut. Kabut asap menyerang beberapa provinsi justru terjadi di alam kemerdekaan. Kabut asap justru terjadi menjelang pemilu legislatif april 2014.Politik uang yang diam-diam diidam-idamkan rakyat untuk menambah income sekali 5 tahun yang dalam angan-angan rakyat akan dipakai membeli panci, kuali, cangkul, mengganti ban becak atau setidaknya makan 2 hari ternyata harapan itu harus dilupakan mengingat politik uang yang akan diterima harus dipakai untuk berobat akibat gangguan kabut asap yang paling banyak menyerang paru-paru.

Udara dan air merupakan tanda kehidupan. Manusia walau tanpa makanan tapi bisa mendapat air dan udara masih bisa bertahan hidup berjam-jam. Manusia walau tanpa makanan dan air masih bisa bertahan hidup beberapa jam. Tapi manusia tanpa udara hanya bisa bertahan hidup beberapa detik. Makanya ketika kabut asap harus dihirup rakyat di beberapa provinsi sekitar Riau lebih dari 1 bulan, wajar sumpah serapah rakyat kepada para pemimpin negara ini. Negara hanya hadir ketika memungut pajak dan memberantas korupsi tapi tidak terasa kehadirannya ketika kabut asap menyelimuti langit. Tanpa perlu disurvei bisa dipastikan mungkin rakyat lebih peduli penghapusan kabut asap daripada penghapusan KPK.

Kembali kepada pelajaran sejarah sekolah dasar, penjajah VOC Belanda jauh-jauh berlayar dari negeri Belanda menuju nusantara tujuan utamanya adalah untuk mencari sumber bahan mentah pertanian terutama tebu dan rempah-rempah. Kas negara Belanda berlimpah ruah akibat setoran pemerintahan VOC dari sektor perkebunan tebu dan rempah-rempah. Kas negara melimpah tapi tak pernah ada dalam buku sejarah adanya kabut asap akibat pembukaan lahan. Apakah penjajah VOC Belanda jauh lebih beradab daripada kita dalam membuka lahan perkebunan ?

Harus diakui bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor solusi ketenagakerjaan. Berkebun adalah salah satu mata pencaharian rakyat agraris. Cara termudah untuk membuka kebun adalah dengan jalan membakar lahan. Apalagi kebun dalam jumlah yang sangat luas tentu akan memakan biaya yang banyak bila membuka lahan tanpa membakar. Sampai di sini tidak ada masalah. Masalah muncul apabila asap akibat membakar lahan tersebut sudah mengganggu kebersihan udara. Apalagi udara yang dicemari bukan hanya radius kilometer lagi tapi sudah mencapai 4 provinsi. Langit yang begitu luas tidak bisa menetralkan kabut asap yang terjadi. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk membuat penindakan yang keras dan hukuman yang keras kepada pembakar lahan dan menimbulkan efek jera. Karena sebagian besar kebun skala kecil maupun skala besar membuka lahan dengan jalan membakar. Harus juga dipikirkan bagaimana cara membuka lahan yang hemat biaya dan waktu yang singkat bisa membuka lahan perkebunan tanpa harus membakar lahan.

Satu yang dikeluhkan dari kejadian kabut asap adalah lemahnya penanggulangan kabut asap akibat pembakaran lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga pemerintah di daerah yang bertugas menanggulangi segala macam bencana nyaris tidak mampu menyelesaikan permasalahan kabut asap. Hal ini dikarenakan kurang lincahnya BPBD sebagai bagian dari pemerintahahn daerah yang dikungkung oleh segala macam peraturan penganggaran dan peraturan pengadaan yang begitu rumit dan melelahkan bahkan terkadang harus berurusan dengan hukum sementara sebagai lembaga yang bertugas menanggulangi bencana seharusnya memiliki fleksibilitas dan kelincahan luar biasa untuk menanggulangi bencana. Oleh karena itu perlu kiranya kelembagaaan BPBD dilepaskan dari pemerintahan daerah menjadi sebuah lembaga vertikal ke atas sebagai struktur dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini penting mengingat penyakit birokrasi pemerintahan daerah tentu juga diidap oleh BPBD bila masih bergabung dengan pemerintahan daerah. Tapi bila BPBD bergabung secara vertikal dengan BNPB maka gerakannya akan lebih lincah dan fleksibel, serta akan terbentuk keseragaman keterampilan SDM dan sarana prasarana peralatan yang saling mendukung antar semua BPBD. Bila BNPB dan BPBD memiliki struktur vertikal maka SDM bisa terseleksi dan terlatih secara standar dengan berintikan unsur TNI, Polri, SAR, Satpol PP dan Kesbang Linmas yang mana unsur ini merupakan satuan terlatih dan bila telah memiliki SOP seragam seIndonesia maka dalam melaksanakan penanggulangan bencana di suatu daerah seperti bencana kabut asap maka SDM dan peralatan dari seluruh Indonesia bisa dikerahkan melaksanakan penanggulangan bencana kabut asap. Tidak seperti sekarang ini bang terkesan gagap, jalan sendiri-sendiri dan tidak tahu harus berbuat apa.

Sedangkan kebakaran lahan gambut juga tidak bisa dikesampingkan pengaruhnya terhadap terjadinya kabut asap. Lahan gambut harus dipetakan di seluruh Indonesia. Dari peta lahan gambut ini bisa disusun desain paret dan irigasi untuk membanjiri lahan gambut sebagai upaya pemadaman kebakaran lahan gambut dengan sumber air dari sungai terdekat atau bila perlu dipompa dari air laut. Konstruksi paret dan irigasi cukup murah harganya. Saya rasa biaya paret pembanjir lahan gambut jauh lebih murah biayanya daripada rekayasa hujan buatan atau pemadaman konvensional yang terjadi setiap tahun.

Bagaimananpun juga kabut asap yang menimpa beberapa wilayah di Sumatra tak bisa dikesampingkan karena menyangkut kepuasan rakyat dalam bernegara. Apalagi rakyat merasa sudah membayar pajak secara taat. Bahkan ketika rakyat kecil merokok di kedai kopi mereka sudah ikut menyumbang membayar pajak dari cukai rokok. Ketika negara hadir ketika memungut pajak tapi kehadiran negara nyaris tidak terasa dalam mengatasi kabut asap maka jangan salahkan rakyat bila harapan kepada politik uang akan semakin besar karena perlu biaya berobat yang lebih besar karena lembaga kesehatan milik negara hanya buka pagi sampai siang hari dan hanya berada di perkotaan dan di kecamatan pada hari kerja sedangkan di desa-desa pada malam hari harus berobat dengan biaya sendiri.

Kabut asap, politik uang, ISPA. Entahlah.

Salam reformasi.

Rahmad Daulay