Sekira tahun 1995, tiga tahun sebelum orde baru Soeharto tumbang, saya adalah seorang mahasiswa semester satu disalah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang, Jawa Timur. Pemuda lugu dan masih kinyis-kinyis.
Begitulah anak muda. Pandangan saya tentang desa kala itu mungkin terlampau berani di zamannya. Diksi-diksi seperti, "tuan tanah", "kapitalis birokrat desa", "bandit desa", "tengkulak jahat", dan sebagainya itu begitu meresap dalam pikiran dan tindakan saya.
Sebenarnya juga tidak ada yang salah dengan penggunaan teknik critical thinking dalam upaya kita untuk memahami struktur kelas sosial di desa secara mendalam.
Sepanjang prinsip-prinsip Clarity (kejelasan), Accuracy (ketepatan), dan Relevance (relevansi) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional.
Namun, bias ideologi di era orde baru kala itu sangat kental. Dengan mudahnya kita diberi stempel komunis jika sedikit saja berpikir kritis, apalagi melakukan pergerakan yang menantang pejabat-pejabat desa tertentu.
Zaman sudah berubah. Orde baru dengan segala logika penindasan yang mengikutinya kini tinggal sejarah. Hari ini, keberanian warga desa melakukan aksi-aksi protes sudah marak di selasar media sosial.
Mereka sudah sadar bahwa kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia sangat bergantung pada upaya-upaya yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah-masalah struktural dan sosial yang ada.
Apakah benar demikian situasinya? Apakah kita sebagai warga desa sudah sadar bahwa kemiskinan ini bukan karena takdir tetapi karena ketidakmampuan pemerintahan desa dalam mengelola anggaran Dana Desa? Apakah kita sadar bahwa masih ada segelintir elit 'tuan tanah' menguasai lahan desa secara ugal-ugalan?
Melalui artikel ini saya hanya akan berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman selama aktif melakukan pendampingan di desa-desa sejak masih menjadi mahasiswa kinyis-kinyis. Sambil tetap menyesuaikannya dengan perkembangan terbaru. Semoga bermanfaat.
Foto: kompas.id