Tahun 2025

Kurang dari seminggu kita akan memasuki tahun 2025, meninggalkan tahun 2024 dengan cerita, sejarah dan kisah menarik didalamnya yang menghiasi kehidupan kita. Satu hal yang masih gres diingat oleh masyarakat indonesia adalah tepilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, mengalahkan 2 paslon saat itu, Anies baswedan dan Ganjar pranowo. Naiknya prabowo, sebenarnya sudah banyak diprediksi berbagai kalangan. Disamping beliau, didukung langsung oleh mantan presiden Jokowi kala itu, juga disinyalir memang secara kalkulasi politik bila bapak Prabowo Subianto memiliki kans besar memenangkan kontestasi pilpres. Bahkan alm Gusdur sempat bicara dalam wawancara, bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang paling ikhlas, dan akan jadi presiden di usia tua.(metro TV,Kick Andy).

Bukan soal presiden yang akan jadi bahasan tulisan saya secara spesifik, melainkan menyoroti soal pemerintahan secara umum kaitannya dengan pembangunan yang selama bertahun-tahun menjadi concern kita. Hal ini kadang menjadi keresahan saya. Sebagai orang indonesia tentu saja, saya ingin melihat bangsa ini maju dalam berbagai hal. Bukan kemajuan yang diklaim penguasa terkait dengan pemerintahannya yang sangat subyektif. Melainkan kemajuan yang memang benar-benar disepakati dan diamini oleh seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Banyak  informasi yang kita terima dari pemerintah soal pembangunan misalnya, yang kalau kita cermati kemudian mengundang reaksi beragam. Terlebih saat kita melihat tayangan di televisi perdebatan sengit dari mereka yang pro dan kontra dengan pemerintah. Hal yang lebih membingungkan lagi,manakala masing-masing dari mereka memiliki data yang otentik. Pertanyaannya, data siapakah yang paling valid dan otentik?  Siapakah yang paling benar? lalu siapa yang harus kita percayai? Hal-hal seperti inilah yang kadang membingungkan kita semua. 

Satu sisi kita paham, bahwa pemerintah itu terbentuk dari hasil  konsensus politik, melalui mekanisme pemilu yang diikuti oleh partai politik di negara kita. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa presiden atau bahkan menteri sekalipun merupakan sebuah jabatan yang bersifat politis. Sampai disini kita mestinya menyadari. Kalau nantinya kebijakan-kebijakan pemerintah itu tentu sarat dengan nuansa politik. Mereka yang duduk sebagai anggota dewan di senayan ( parpol pendukung pemerintah) , tentu akan mengawal setiap kebijakan yang dibuat pemerintah yang notebene adalah anggota parpolnya. Namun sebaliknya mereka yang tidak berkoalisi dengan pemerintah, justru akan bertindak sebagai oposisi. Maka "perdebatan" pun segera di mulai. 

Bagi masyarakat awam seperti saya misalnya yang awam akan politik, tanpa bermaksud  menyalahi aturan partai, mengapa tidak kemudian mereka yang menjadi presiden atau jabatan politis lainnya di pemerintahan kita ini, keluar saja dari partai pengusungnya. Bukankah dipilihnya mereka itu langsung oleh rakyat ? bukan oleh sebagian partai pendukungnya saja. Artinya saat menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan misalnya, maka dia sesungguhnya harus bekerja untuk rakyat indonesia semua, bukan untuk partai atau golongannya saja. Namun tentu saja hal ini bisa dikatakan mustahil Kalau tidak bisa dikatakan tidak mungkin. Seseorang yang dibesarkan di partai tertentu, mengantarkannya menduduki jabatan teras, akhirnya harus keluar dari partai. Walau tidak menutup kemungkinan sebetulnya ada anggota partai yang dipecat dari keanggotaan partai politiknya. Lalu apa pemerintahan sekarang di era Bapak Prabowo Subianto, mampu mewujudkan harapan-harapan kita semua? Sinyal positif nampaknya sudah terlihat. Manakala gebrakan pertama kala itu Presiden langsung melakukan bersih-bersih terkait dengan oknum ASN yang "bermain-main" dengan judol. Belum lagi narasi yang disampaikan beliau yang menginginkan Indonesia menjadi negara hebat dan maju. Masyarakat yang sejahtera. Lebih jauh lagi demi harapan2 itu, beliau memilih orang-orang terbaik yang kita miliki untuk menduduki jabatan menteri. 

Kita berharap, kinerja presiden selama 5 tahun ke depan ini, betul-betul fokus kepada kepentingan rakyat semata. Bukan kepentigan golongan atau kepentingan para pengusaha, yang menguras habis kekayaan negara kita. Presiden harus kita kawal secara bersama-sama agar mampu meuwujudkan indonesia yang maju, berdaulat dan disegani. Bukan negara yang tunduk pada oligarki pengusaha yang menyetir kebijakan kebijakan negara. Alih-alih hasil kekayaan dinikmati rakyat, yanbg ada habis dikuras para penjilat.