Bojonegoro -- Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang Projo Bojonegoro Mustakim mengecam aksi brutal yang dilakukan oleh oknum Mahasiswa saat pelaksanaan Demo kemarin (11/4/2022). Dalam aksi demo yang seharusnya dapat menyampaikan aspirasi rakyat tersebut, harus ternoda dengan aksi penganiayaan terhadap Aktivis Demokrasi yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando.
"Apa yang disuarakan teman teman Mahasiswa itu sebenarnya sudah senada dengan pak Jokowi, yaitu tidak bersedia untuk 3 periode," terang Mustakim saat ditemui di kediamannya, Kamis (14/4/2022)
Ia menambahkan, Presiden lebih berkonsentrasi dengan penangan Pandemi dan menjaga kebutuhan pokok menjelang lebaran dan bagaimana kondisi Indonesia tidak seperti Amerika yang kini telah diambang resesi.
"Selamatkan nasib rakyat itu lebih diutamakan oleh pak Presiden, Apalagi perang antara Rusia dan Ukraina, Amerika mempengaruhi harga kebutuhan pokok, yang dikonsumsi masyarakat kita, sayangnya para menteri masih ada yang bermanuver demi kepentingan para kapitalis dan Brutus" terangnya.
Mustakim juga berharap Pemerintah Nasional maupun daerah segera merumuskan percepatan terkait Ekonomi dari hulu sampai hilir dan mengevaluasi internal pejabatnya yang bermuka 2, dan gerakan tersebut harus segera ditegak luruskan dari pusat sampai ke tingkat daerah.
"Seyogyanya, pemerintahan harus fokus mengurus berbagai kesulitan rakyat, termasuk kenaikan harga bahan pokok, dan bukan akrobat politik, bukan kata kata saja hanya asal pak Presiden senang. Dan itu di ikuti didaerah bagaimana Gubernur senang, Bupati senang, namun pelayanan dibawah tidak maksimal dan tidak berbasis kerakyatan, kurang" harapnya.
Penanganan Covid 19 sampai omnicron adalah sangat besar beban Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) mau pun Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), dan Convlik antara Rusia, Ukraina, Amerika sangat berpotensi menjadi modal kapitalis dan Brutus untuk merusak NKRI, solusi yang utama adalah penegakan Hukum dan pemberantasan Korupsi untuk mengembalikan beban anggaran yang besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Nasional mau pun Daerah harus melakukan hal ini, dan hal ini jangan hanya menjadi agenda kepentingan kelompok kelompok pribadi, namun semua ini demi kepentingan Indonesia.
" Sudah saatnya pemerintah melakukan upaya pemberantasan Korupsi dari hulu sampai hilir Bagaimana pun Beban Anggaran dari 2015 sampai 2021 ini besar, Pemberantasan korupsi ini harus dilakukan dari Hulu sampai Hilir dan itu uang rakyat, dan itu juga salah satu program Nawa cita bapak presiden,Jangan sampai ada agenda pribadi dan kelompok yang jauh dari kepentingan rakyat" Pungkasnya. (sg/rn)