Moralitas Pejabat Kita Memperihatinkan

Menjelang pesta demokrasi daerah maupun nasional, tingkah laku dan tabiat para pejabat kita masih terus menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, seorang Bupati terpilih Kendari dituntut seorang model cantik karena menghina dengan bahasa yang kurang pantas. Di Cirebon, Wakil Bupati dicopot dari jabatannya karena korupsi dana Bansos, sementara Sang Bupati, sedang menghadapi tuntutan menafkahi seorang perempuan yang mengaku sebagai istri keduanya. Di Jakarta, seorang Gubernur petahana terpaksa kalah dalam Pilkada karena "silap lidah" menyinggung perasaan jutaan umat islam, sementara di daerah paling timur Indonesia, Papua, seorang Gubernur diisukan bermain judi saat melancong tanpa ijin di Singapura.

Menjadi pemimpin memang tidak mudah. Sudah baik saja, belum tentu berhasil apalagi tidak baik. Memang, pemimpin juga manusia biasa yang tidak hanya sebagai makhluk individu namun juga makhluk sosial yang perlu bersosialisasi, berekspresi sesuai dengan keinginannya. Tak heran, sejak dulu pemimpin sering disebut jiwa-jiwa yang dikorbankan, karena disamping tugasnya sebagai insan manusia biasa , ia juga memiliki beban tugas, tanggung jawab yang maha berat karena dipilih oleh rakyat/pengikutnya.  Sayangnya, tidak semua pemimpin merasa terbebani dengan tanggung jawabnya tersebut, sehingga kebanyakan dari mereka tidak hanya lalai dalam mengurus rakyatnya, tapi juga semakin rendah moralnya dalam menjaga martabat dan kehormatan dirinya sendiri.

rmol.co

2015 lalu, Menhan Ryamizard Ryacudu sempat marah besar kepada Gubernur Papua yang tidak mendampingi Presiden saat berkunjung ke Papua. dengan alasan yang beragam dan tidak sinkron satu sama lain yang disampaikan para asistennya. Berita burung yang tersebar di kantor Gubernur Papua menyebutkan pak Gubernur memang sering absen sehingga paling hanya kurang dari satu minggu ada di Papua. 

Entah benar atau tidak berita tersebut, namun pernyataan Mendagri Cahyo Kumolo saat itu mungkin bisa mengamini berita burung itu, "ada yang minggu pertama sakit, oke, minggu kedua izin umrah, minggu ketiga ketiga keluar negeri. Keempat izin ke luar negeri lainnya, kok enggak sekali jalan. Jadi apapun pejabat daerah itu sebanyak mungkin waktunya di daerah," kata Mendagri (http://www.jpnn.com/news/menteri-tjahjo-ancam-kurangi-dak-bagi-daerah-yang-pejabatnya-sering-melancong?page=1)

https://www.youtube.com/watch?v=5pA_bFi0NIw

Kita semua tentunya berharap, ada langkah tegas yang kongkrit dari para Pejabat di Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengawasi para pejabat daerahnya yang nakal dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mekanisme aturan dan undang-undang, sementara rakyat pun semakin cerdas dalam mengawasi kinerja pemerintahannya termasuk dalam memilih pemimpinnya yang akan datang.

Salam Moral

Rafli Hasan