Berita mengejutkan kembali datang dari ujung timur Indonesia, kali ini (dan lagi-lagi) menerpa Gubernur Papua, Lukas Enembe. Hari ini dijadwalkan ia diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait penggunaan anggaran bea siswa mahasiswa Papua yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terlepas dari keterangan yang akan diberikannya, memang berbagai kontroversi kerap menerpa Sang Gubernur belakangan ini. Saya mencatat setidaknya ada 4 isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian sepanjang tahun 2017 terkait kiprah dari Gubernur Papua, di antaranya;
- Kasus Pilkada Tolikara, dimana ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu) terkait pelanggaran pilkada Tolikara dimana ia diduga menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat pemilih. Dalam kasus ini, Lukas Enembe diancam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Lukas terancam hukuman maksimal 6 bulan kurungan penjara. Meskipun tak terdengar lagi kelanjutan dari kasus ini, perkara ini tentu menambah catatan buruk bagi ybs.
- Isu dugaan Gubernur Papua bermain judi di Singapura. Meskipun bukan hal baru, namun setidaknya hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak tentang etika dan moralitas ybs. Di tengah kesulitan warga masyarakat yang dipimpinnya dalam menghadapi persoalan kesejahteraan , contoh yang tidak patut justru ditunjukkan oleh pemimpinnya.
- Claim bahwa dirinya bisa ditetapkan sebagai calon tunggal Pilgub Papua yang akan datang karena didukung oleh 10 partai (https://news.detik.com/berita/d-3607127/pilkada-papua-lukas-enembe-klaim-akan-melawan-kotak-kosong?_ga=2.81673311.917136143.1503375246-427772354.1497939371) hal ini serta merta dibantah oleh Partai Gerindra dan beberapa Partai lainnya dengan menganggap DPP Demokrat dan Lukas Enembe melakukan pembohongan publik.
- Sering absen nya Sang Gubernur setiap kali Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua. Tercatat setidaknya dua kali Gubernur Papua absen mendampingi Presiden saat kunjungan ke Papua. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahkan menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan kepala daerah kepada Presiden.
Terlepas tahun ini merupakan tahun politik atau tidak, dengan sebaran isu negatif jelang pemilihan Gubernur atau kepala daerah yang akan datang, sikap kontroversial terkadang bukan dibangun oleh lingkungan dan keadaan yang ada namun lebih berasal dari sikap pribadi yang memang terkadang "semaunya sendiri.." Saya sendiri berpendapat, hal ini sangat disayangkan karena sebagai pemimpin di daerah seharusnya menjadi panutan dan contoh dalam kehidupan bermasyarakat serta bagian dari solusi dari setiap kegaduhan yang timbul, bukan sebaliknya menjadi sumber kegaduhan. oleh karenanya, jika ada Kontroversial Award untuk tahun 2017, saya berpendapat Gubernur Papua layak mendapatkannya.
Salam Kontroversi
Rafli Hasan