[caption id="attachment_196007" align="alignnone" width="350" caption="Aceh Government anti Jornalism? (ilustrasi pribadi)"][/caption]
Jurnalis/wartawan/reporter atau juga akrab disebut sebagai kuli tinta, bagi saya pribadi adalah sebuah profesi yang sangat terhormat selain menantang. Mengapa? sebab dalam profesi tersebut dituntut sebuh tanggung jawab yang begitu besar dalam menyampaikan kebenaran melalui fakta-fakta yang ditemukannya di lapangan, dimana kebenaran tersebut juga merupakan perwujudan dari keadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, seorang jurnalis juga dituntut memiliki komitmen yang kuat akan arti kejujuran dan keberanian dalam mengungkap fakta demi kebenaran dan keadilan, oleh karenanya, terkadang wartawan juga terpaksa harus menantang bahaya hingga mengancam bahkan merenggut jiwanya demi memperoleh sebuah kebenaran. Sebagaimana apa yang terjadi dengan Mika Yamamoto salah seorang wartawan Jepang yang menjadi korban penembakan di Suriah demi mengungkap kebenaran tentang tragedi kemanusiaan abad ini di negeri tersebut.
Tidak saja cukup mencari fakta dan kebenaran, wartawan juga memiiki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik perihal fakt-fakta yang ditemukannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesi dan moral kepada masyarakat. Karena tanggung jawabnya yang sedemikian besar itulah saya berpendapat bahwa penghormatan terhadap profesi wartawan perlu dan harus dijunjung tinggi oleh semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, hal sebaiknya justru terjadi di negeri syariah, Nanggroe Aceh Darusalam. Negeri di ujung barat wilayah Indonesia yang baru saja memperoleh pemimpin baru melalui pemilukada yang demokratis ini, memiliki sejarah yang buruk dalam memperlakukan para wartawan. Beberapa wartawan telah tewas terbunuh karena kepentingan politik dan kekuasaan serta puluhan lainnya terintimidasi oleh penguasa. Berita yang tengah hangat adalah pembatasan akses wartawan Aceh untuk meliput kegiatan-kegiatan pemerintah. Bahkan, evaluasi pemilukada Aceh yang lalu pun tertutup bagi peliputan wartawan. Seorang juru bicara Partai Lokal terbesar di Aceh, menyebutkan bahwa wartawan aceh manja, dan hanya senang meminta-minta bantuan kepada pemerintahan Aceh untuk pemasangan iklan.Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi keras dan protes dari para wartawan di Aceh. Belum lagi, pelaksanaan pelantikan Walikota Langsa yang disinyalir cacat hukum juga tertutup bagi wartawan.
[caption id="attachment_196005" align="alignnone" width="349" caption="Tabloid lokal Suara Publik Aceh"]
13462942171923358053
[/caption]Clean goverment atau pemerntahan yang bersih hanya dapat terwujud melalui transparansi dalam berbagai hal, termasuk kegiatan-kegiatan pemerintahan, yang mana hal tersebut juga bermanfaat sebagai katalisator guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan maupun sesat hukum yang sangat mungkin dilakukan oleh pemerintahan Aceh yang baru ini. Ibarat kata pepatah tak ada gading yang tak retak. Sebaik-baiknya pemimpin yang terpilih selalu ada alpa dan kelemahan sebagai bagian dari sifat lahiriah manusia. Wartawan hadir sebagai alarm peringatan, agar pemerintahan yang baru ini dikawal sesuai koridor kepentingan rakyat. Namun apabila yang terjadi seperti saat ini, dimana akses wartawan dibatasi dan tertutup maka tidak menutup kemungkinan ke depan wartawan lokal akan salah atau bahkan membangun persepsinya sendiri dalam mengamati perkembangan pemerintahan Aceh di waktu-waktu mendatang. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi citra pemerintah maupun tingkat popularitasnya.
Oleh karena itulah, saya bertanya sebagaimana judul di atas, "pemerintahan Aceh anti wartawan?" mudah-mudahan jawabannya adalah tidak, diikuti dengan perubahan sikap dan perlakuan aparat birokrasi di Aceh khususnya terhadap para pencari berita.
Rafli Hasan
