[caption id="attachment_189373" align="alignnone" width="614" caption="http://atjehpost.com/read/2012/07/14/14771/0/2/Cara-Perusahaan-Australia-Mengeruk-Tambang-Emas-Aceh"][/caption]
Kemarin, Presiden SBY seolah bangun dari tidurnya, setelah sekian lama bermuram durja atas berbagai skandal yang melilit pemerintahannya selama ini. Akhirnya SBY bergeliat marah. Mulai dari kasus bank Century yang tak tuntas hingga kasus Hambalang yang tak berujung. Munculah istilah kongkalikong yang saya pahami sebagai persamaan kata modern konspirasi. Konspirasi alias kongkalikong sepertinya sudah menjadi trend politik dan KKN gaya baru untuk memperkaya diri dengan mengeruk anggaran negara atau bahkan kekayaan alam demi keuntungan pribadi ataupun kelompok. Istilah yang tak kalah kerennya "korupsi berjamaah" yang kurang lebih berarti kejahatan korupsi tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri namun telah melibatkan berbagai elemen baik eksekutif, legislative maupun elemen lain mulai dari perencanaan hingga pencurian berjamaan ini. Kongkalikong model seperti saya sebut di atas, belakangan pun terjadi di Aceh, bumi Serambi Mekah.
Saya katakan kongkalikong karena dilandasi oleh MoU tentang tambang Aceh yang diwakilkan oleh Atjeh Invesment Consultant Private limited dengan perusahaan tambang emas Australia Prosperity Resources tanggal 25 Juni 2012 lalu, saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru. (isi MoU dapat dilihat disini:
http://www.steelguru.com/metals_news/Prosperity_Resources_concludes_Breakthrough_Agreement/270172.html). Isinya berintikan, pembagian hasil dan tanngung jawab pekerjaan eksplorasidan persiapan pembukaan tambang siap produksi tanpa interupsi/gangguan dan akses penuh ke titik-titik lokasi proyek kepada beberapa anak perusahaan emas Australia seperti Kuini Prospect, Mutiara Prospect, Air Pinang Prospect, Pelumat Prospect. Dan selanjutnya rencana persiapan produksi dengan langkah open pit mining (penggalian dengan lubang besar).
Kenapa Kongkalikong?
Yang Pertama, menurut keterangan Kepala Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Mineral Batubara, Panas Bumi di Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Said Faisal kepada The Atjeh Times beberapa waktu lalu, bahwa perusahaan Prosperity Resources tidak masuk dalam daftar perusahaan yang beroperasi di tambang emas Aceh Selatan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pengumuman perusahaan tersebut, yang telah menandatangani kesepakatan bersama dengan mitra lokal yang diwakili oleh Atjeh Invesment Consultant Private Limited yang berintikan sebagaimana dijelaskan di atas.
Yang kedua, Percepatan pengembangan proyek tambang emas dan tembaga seluas 41 ribu hektar tersebut, sangat janggal terasa karena tidak melibatkan/sepengetahuan eselon tiga selaku pelaksana operasi sekaligus pengawas dan penyiapan wilayah Aceh seperti disebutkan Said Faisal. Dan bukan tidak mungkin juga bahwa proyek yang terbilang cukup besar ini (meskipun tidak sebesar tambang emas dan tembaga Freeport Papua yang seluas 2,6 juta hektar) tanpa melibatkan eksekutif maupun legislative sebagai pengatur sekaligus pengawas anggaran. Hal ini cukup aneh, karena nama yang disebut oleh perusahaan Australia ini sebagai mitra lokal yang berperan besar dalam terjadinya kesepahaman itu adalah Pedro Limardo, Yang masih merupakan kerabat dekat salah seorang elit eks kombatan saat masih bersama tinggal di Singapura dengan membangun bisnisnya di negeri singa tersebut.
[caption id="attachment_189374" align="alignnone" width="500" caption="Pedro Limardo, Atjeh Investment Consultant Private limited. Apa kapasitasnya? Bagaimana reputasinya di dunia bisnis dan investasi? (sumber:twitter.com)"]
[/caption]
Yang ketiga, waktu yang relatif dekat ataupun hampir bersamaan dengan saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru disinyalir sebagai upaya "pengalihan" agar media maupun aktivis dan masyarakat lebih memusatkan perhatian kepada berita seputar pelantikan itu daripada isu tentang tambang emas yang kurang menarik perhatian.
Yang keempat, dari 6 perusahaan yang disebut partner lokal oleh Prosperity Resources, hanya ada 1 perusahaan yang baru memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ke tahap produksi yaitu PT Multi Mineral Utama, artinya ada upaya "percepatan" kesepahaman antara perusahaan Australia dan mitra lokal dalam mengentaskan proyek ini dengan memanfaatkan momentum politk sebagai pengalihan.
Yang kelima, adalah sebuah pertanyaan, siapa dan apa sih sebenarnya Perusahaan Atjeh Invesment Consultant Private Limited itu? Tidak ada satupun keterangan mengenai perusahaan konsultan ini, tidak website, tidak alamat dan nomor telepon yang jelas, ataupun keberadaan dan kapasitas perusahaan tersebut selain nama Pedro Limardo. Suatu hal yang sangat aneh, bahwa perusahaan sejenis ini yang tidak memiliki latar belakang maupun kompetensi yang jelas namun berhasil memperoleh kepercayaan dari perusahaan tambang emas Australia dan bahkan pemerintahan Aceh, tentunya hal tersebut sangat mustahil tanpa keterlibatan dan kongkalikong elit politik maupun eks kombatan Aceh yang berpengaruh.