Lihat ke Halaman Asli

DTMC Articles

Our Vision, We Will Rise Up

Kontroversi IKN Nusantara, Menyebalkan?

Diperbarui: 18 Agustus 2024   14:24

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Tanggal 17 Agustus 2024 patut dicatat dalam sejarah karena merupakan kali pertama perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Nusantara. Perayaan ini menjadi pertanda bahwa negara Indonesia sebentar lagi akan "membawa koper" pemerintahannya menuju daerah yang baru. Nusantara digadang-gadangkan akan menjadi wilayah yang ideal dan membawa perubahan besar untuk Indonesia. Saat tulisan ini ditulis, sebagian infrastruktur dan bangunan penting sudah dibangun, termasuk ikonnya : Istana Garuda, Istana Negara, Plaza Seremoni, dan lain-lain.

Namun sejak awal dicetuskan kota yang merupakan salah satu proyek ambisius ini tidak lepas dari kontroversi. Berikut ini beberapa argumen dasar baik sisi pro maupun kontra menurut pengetahuan penulis :

A. Sisi Pro-IKN (sebagiannya juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota)

  • Ibu kota yang didesain dan dibangun anak bangsa.
  • Selama ini ibu kota negara masih merupakan peninggalan kolonial.
  • Jakarta telah menanggung beban yang sangat berat, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya.
  • Ancaman tenggelamnya Jakarta jika tidak bisa diantisipasi.
  • Ibu kota negara yang baru akan menciptakan mindset kerja yang baru.
  • Pembangunan terlalu berpusat pada pulau Jawa.
  • Ibu kota baru telah dicanangkan sejak lama. Pada pascakemerdekaan Ir. Soekarno sempat mencanangkan Palangkaraya sebagai ibu kota.
  • Baru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota berani dilakukan.
  • Ibu kota baru akan menjadi contoh pembangunan kota masa depan.
  • Ibu kota baru berkonsep forest city, ramah lingkungan, dan juga smart city.

B. Sisi Kontra-IKN

  • Proyek IKN menghabiskan anggaran triliunan rupiah, yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan lain.
  • Kekhawatiran akan penggusuran masyarakat adat.
  • Pembangunan ibu kota justru merusak lingkungan.
  • Ancaman bagi satwa yang dilindungi.
  • Dianggap masterpiece ambisius untuk rezim yang berkuasa.
  • Masih banyak masyarakat yang miskin.
  • Dianggap bisa mangkrak seperti proyek lain.
  • Dianggap menjadi bentuk pemerintah bertindak semena-mena terhadap rakyat.
  • Dianggap menghabiskan uang rakyat untuk hal yang tidak penting.
  • IKN tidak menjamin pemerataan ekonomi.

Mengapa Kontroversi IKN Bisa "Menyebalkan"?

Sebagai pendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, penulis cenderung melihat sentimen negatif terhadap proyek ini sebagai stigma. Meskipun demikian hal yang seharusnya diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Argumentasi kontra-IKN secara logika seharusnya bisa diterima jika memang disampaikan dengan kritis oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Misalnya pakar lingkungan hidup berhak mengatakan bahwa pembangunan IKN dapat merusak lingkungan, disertai argumentasi dan data yang jelas.

2. Argumentasi kontra-IKN bisa dianggap menyebalkan jika :

  • Lebih berupa stigma negatif.
  • Belum atau tidak diklarifikasi kebenarannya.
  • Berupa penggiringan opini dari pihak tertentu.
  • Sentimen kebencian terhadap penguasa atau pihak tertentu. Penulis menilai sebagian kritik disampaikan pihak yang memiliki kebencian terhadap pemerintah atau pihak tertentu.
  • Disampaikan dengan ikut-ikutan, mengikuti opini pihak tertentu yang disukai.
  • Semua argumentasi kontra hanya dianggap remeh oleh pemerintah, termasuk dengan menganggapnya sebatas "vitamin".
  • Mengandung pernyataan anarkistis, fatalisme, atau bahkan radikal ekstrem.
  • Hanya sebatas pengundang simpati dan perhatian agar motivasi tertentu terpenuhi.

3. Kritik terhadap IKN sebaiknya disertai pendapat yang solutif agar mencegah dampak buruk yang dikemukakan. Pendapat tersebut perlu berdasarkan kajian ilmiah dan kebenarannya dapat divalidasi.

4. IKN merupakan proyek jangka panjang, bukan sesuatu yang harus dikerjakan secara instan. Oleh karena itu evaluasi harus ada di setiap tahap pembangunannya secara rasional.

5. Seharusnya pengkritik IKN mampu memandang secara objektif sisi positif dan negatifnya sehingga muncul alternatif solusi lain daripada harus menuntut menghentikan, merusak, memboikot, atau pun mensabotase pembangunan yang tengah berlangsung.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline